Membincang HIMAS kalau boleh saya bilang masih menjadi topic
hangat yang tidak pernah tiada habisnya (tapi mungkin juga bagi sebagian orang
merupakan topic yang sudah "basi"). Orang-orang yang terlibat di
dalam perbincangan pun tidak terbatas di internal anggota HIMAS saja. Tetapi
juga kalangan luar HIMAS banyak menyoroti. Secara sederhana, sorotan dan reaksi
itu bisa diterjemahkan ke dalam dua bentuk yakni antara antusiasme dan rasa
sinis. Bagi Golongan sinis, tidak jarang cacian dan cemoohan yang sering dialamatkan
kepada HIMAS; apa yang sudah diperbuat oleh HIMAS untuk kepulauan? atau
jangan-jangan gerakan HIMAS hanya pepesan kosong dan mengawang-awang? Dan
seterusnya itu. Namun tidak sedikit pula yang menaruh harapan besar dan menanti
arah perubahan dari organisasi mahasiswa kepulauan ini. Mereka adalah para
kalangan baik yang sekedar simpati maupun yang apresiatif. Hal ini bukan tanpa
alasan, sebab generasi muda, terlebih mahasiswa (baca: mahasiswa) adalah aset
bagi terciptanya sebuah tatanan baru. Energik dan potensial.
Sebagaimana sudah diketahui bersama, HIMAS telah memasuki
kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Bahwa usia sepuluh tahun bukanlah waktu yang
singkat bagi suatu organisasi. Masa 10 tahun adalah masa-masa mengembangkan
sayapnya. Tapi ironis, HIMAS seolah-olah tidak beranjak dari tempatnya (untuk
tidak mengatakan terjadi kemunduran, atau bahkan mati). Karena itu, saya
mengajak mari kita evaluasi bersama apa sebenarnya yang terjadi dengan HIMAS?
Atau lebih tepatnya; Ada apa dengan HIMAS? Jika ditelisik lebih jauh, ada
pertanyaan yang jawabannya masih tersimpan di balik kabut misteri; kenapa
keberadaan HIMAS masih dipersoalkan? Apakah kelahiran HIMAS tidak diinginkan?
Kenapa sampai di usia 10 tahun HIMAS masih belum juga beranjak dari tempatnya?
Apa sebenarnya yang menjadi penyebab di balik kemandulan organisasi mahasiswa
ini? Untuk membedah akar persoalan ini, saya mencoba mendekatinya dari dua
aspek; factor internal dan factor eksternal.
Pertama, factor internal. Factor internal ini jelas datangnya
dari HIMAS sendiri. Secara kelembagaan organisasi, HIMAS masih belum memiliki
perangkat system organisasi yang memadai, struktur yang masih belum dibenahi,
konsolidasi yang masih lemah, belum menemukan format kaderisasi yang cocok, dan
lain sebagainya. Akibat dari semua itu, dampaknya kepada kinerja dan kerja yang
tidak optimal, serta arah kebijakan yang tidak jelas. Factor-faktor tersebut di
atas barangkali patut menjadi bahan evaluasi yang segera dicarikan solusinya
oleh para anggota HIMAS. Sebab, jika hal ini dibiarkan akan memperlambat gerak
laju organisasi. Kalaupun HIMAS ada program, itu sifatnya seremonial,
reaksioner dan sifatnya dadakan (seperti acara kongres, dan lain sebagainya)
Sebagai orang yang terlibat aktif, bahkan pernah mencicipi pucuk pimpinan
tertinggi di HIMAS Pusat, saya telah merasakan pahit-getirnya bagaimana
memimpin HIMAS. Di tengah kondisi yang demikian itu (saya menyebutnya sebagai
masa transisi). Masa transisi adalah masa yang tidak mengenakkan, karena selalu
cenderung dalam ketidak pastian.
Kedua, factor eksternal. Factor eksternal di sini maksudnya
adalah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang turut serta ikut memberikan
citra buruk terhadap HIMAS. Jadi, ada upaya secara sengaja ataupun tidak
sengaja (karena factor ketidak-tahuan) yang dimainkan oleh kalangan tertentu
baik dari kalangan agamawan, politisi, dan lain-lain yang ingin merusak HIMAS
dari luar, dengan alasan yang tidak masuk akal dan cenderung
"kekanak-kanakan". Misalnya, apakah karena lantaran terjadi perbedaan
pemikiran, pendapat, pemahaman, ideology, metodologi, konsep, dan lain-lain,
lantas seseorang dengan mudahnya menuduh anggota-anggota HIMAS dengan tuduhan
murtad, kafir, dan stigma negatif teologis lainnya? Ketidak mampuan menyikapi
pluralitas dan perbedaan paham atau pemikiran seperti inilah yang sering
melahirkan sikap merasa paling benar sendiri, radikalisme, dan anarkisme.
Tindakan represif dan teror atas pemikiran sebenarnya merupakan dalang di balik
ketidak mampuan kita untuk berpikir kritis dan tajam mengenai problem-problem
penting yang sedang kita hadapi saat ini. Teror tersebut merupakan penyebab
utama dari kemandulan untuk berpikir obyektif. Retorika semu dan
tuduhan-tuduhan keji itu tidak akan membawa kita mencapai kebenaran dan saling
pengertian. Karena itu, saya setuju dengan ajakan untuk melawan sikap
sekelompok orang yang dengan semena-mena sering mengkafirkan orang lain. Sikap
mereka itu menodai citra inklusif agama islam. Mereka menyangka bahwa mereka
adalah pengawal-pengawal agama islam, padahal sesungguhnya merekalah yang
justru mencemarkan nama baik agama dan nama baik mereka sendiri: "mereka
telah mengira bahwa merekalah yang melakukan kebaikan". (Qs. Al-Kahfi:
104). Suatu potret menyakitkan. Akan tetapi harus diwaspadai bahwa kita sedang
berada di satu persimpangan berbahaya yang sangat menentukan arah nasib bangsa
ini menjadi ada atau tiada. Satu bangsa yang memasung dan membuang
putera-putera inovatifnya. Akibatnya, terbukalah jalan bagi para tukang ceramah
yang menyesatkan dan berusaha mengubah masyarakat menjadi demagog-demagog yang
membunuh pemikiran dan kaum intelektual. Memang bukan satu tugas yang mudah.
Melakukan tugas di tengah-tengah iklim yang tidak kondusif merupakan pekerjaan
sulit dengan segala ukurannya. Sebab bisa dipastikan bahwa pekerjaan tersebut
akan mengusik kaum agamawan yang picik dan rigid. Kaum agamawan juga sering
mengeksploitasi kebodohan masyarakat awam untuk kepentingan sepihak. Tawaran
Solusi Supaya apa yang saya paparkan di atas tidak dinilai hanya pandai melontarkan
kritik, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa solusi:
pertama, sejak dideklarasikan oleh founthing father, HIMAS sudah mengikrarkan
dirinya menjadi mitra masyarakat, dalam artian bahwa HIMAS adalah wadah
aspirasi masyarakat kepulauan yang dibentuk oleh anak-anak kepulauan dengan
tujuan transformasi sosial (melakukan upaya pencerdasan kepada masyarakat; baik
dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, agama, dll).
Secara internal, saya mengajak kepada mereka yang masih peduli dengan HIMAS,
mari kita rawat HIMAS dengan sebaik-baiknya. HIMAS memiliki ribuan anggota yang
memiliki kekayaan potensi. Akan lebih bermanfaat jika potensi itu dikerahkan
dalam rangka pengabdian di tengah-tengah umat (Walaupun sebenarnya ukuran
sukses dan jalur pengabdian itu tidak harus disalurkan melalui organisasi ini).
Kepulauan sapeken menagih bakti kita kawan. Kedua, bagi kelompok orang yang
sinis, jengkel, curiga, marah, dan lain-lain, terhadap HIMAS, mari berdamai
dengan HIMAS. Saya pikir tidak ada alasan untuk memusuhi HIMAS hanya karena
alasan berlawanan atau berbeda pemikiran. Bukankah lawan pendapat/pemikiran
adalah kawan dalam berpikir? Dalam konteks fiqh, perbedaan pendapat adalah
suatu keniscayaan; "barangsiapa yang tidak mengenal perbedaan, ia tidak
akan mencium aroma fiqh". Zaman telah berlalu, posisi kemutlakan harus
digantikan dengan cara pandang yang memberikan ruang bagi perbedaan antara
manusia dalam melihat segala sesuatu. Sebab, bangsa yang dikendalikan oleh rasa
takut tidak akan mampu untuk melanjutkan perjalanannya menuju kebangkitan.
Karena itu saya yakin, dalam persepektif ini HIMAS tidaklah salah, apalagi
sampai berdosa. Akhirnya, jika dalam tulisan ini kemungkinan terbuka pintu
dialog, mari kita berdialog dengan cara yang sehat dan obyektif, tidak
dilakukan saling menghakimi, apalagi sampai terjadi proses ke arah takfir
(kafir-mengkafirkan).
Pernyataan ini bukan pernyataan yang
kering dan kosong dari realitas tapi merupakan koreksi kebijakan terhadap pemerintah
tertama pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam kebijakanya tidak “sudi” kalau
kepulauan maju dan berkembang dalam sosial ekomomi, distorsi kebijakan ini
merupakan kepicikan pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sumur gas di Pagerungan dieksplorasi BP Kangean sejak 1993. Mula-mula bisa memproduksi 225 juta kaki kubik per hari. "Tapi, lambat laun mengalami pengurangan alami dan sekarang 14 sumur yang aktif dari 18 sumur dengan hasil produksi pada tagun 2003 hanya 180 juta kaki kubik per hari" Sedangkan Sumur minyak di Sepanjang cukup besar. Saat ini ada tiga sumur yang sudah dieksplorasi dan siap untuk dieksploitasi. Tiap sumur itu diprediksi memiliki kandungan 350 barel per hari. "Jadi, 1.050 barel per hari bisa dihasilkan dari tiga sumur itu," dan 80% - 85% untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa bertahan hidup karena adanya subsidi dari kepulauan.
Maka tidak wajar jika masyarakat kepulauan Sapeken-Kangean berteriak untuk menjadi Kabupten Kepuluan, akibat kepicikan kebijakan biroksi pemerintah kabu Paten Sumenep dan kecelakaan sejarah bagi Kepualuan terhadap Sumenep Dua (wabub) yang terkesan tidak ada keberpihakannya bahkan menggores tubuh kepulauan.
Kita ketahui bahwa masyarakat Kepulauan Sapeken adalah masyarakat yang satu padu dengan menitik sentralkan di Desa Sapeken (luas ± 3,5 KM), rujukan yang menjadi standar kemajuannya dalam dinamika social keagamaan Kepulauan Sapeken dan sekaligus sebagai “peradaban yang terisolasi” untuk ukuran Kepulauan Madura, terlepas dari kebijakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sumenep yang masih setengah hati serta dipengaruhi oleh pemimpin lokal-tekhnokrat- elit sosia-keagamaan yang berpenampilan sebagai “Tuhan –tuhan” kecil penentu kebenaran dan terkadang dijadikan sebagai padanan Tuhan (God equivalents) oleh pengikutnya.
Sesungguhnya paradigma berpikir seperti ini adalah rentetan sejarah feodalisme- kepicikan berfikir dan tidak mustahil akan menjadi turun-temurun jika tidak ada yang melakukannya dan HIMAS lah yang dianggap sebagai representatif sejarah untuk melakukan perubahan dengan mengedepankan inklusifitas berfikir dengan tidak melunturkan militansi dalam beragama.
Kehadiran HIMAS sebagai regenerasi yang terlahir dari anak jaman tentunya bukan hanya sekedar pelengkap sejarah tetapi harus menjadi aktor sejarah dan mampu menyikapi persoalan-persoalan masyarakat kepualauan yang sampai sekarang menjadi problematika dalam dianmika peradaban dan keadaban.
Tilisan singkat ini, mencoba membedah probelmatika masyarakat Kepulauan Sapeken dan mudah-mudahan akan menjadi renungan dan semangat perjungan pembebasan bagi HIMAS terhadap permasalahan sosial masyarakat Kepulauan.
I. Masalah Riil Kepulauan
Ada beberapa permasalahan kepaulauan Sapeken yang sampai sekarang menjadi batu sandungan dalam dinamika dan perkembangan jaman yang semakin cepat dan “menggila” dan ini menjadi tantangan sekaligus menjadi tugas HIMAS sebagai masyarakat terdidik dan berkeadaban. Dengan modal keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya, sudah saatnya HIMAS menularkan ilmunya untuk bisa berdialog dengan probelmatika masyarakat. Permsalahan-permasalah itu dapat kita rumuskan sebagai berikutut;
Sektor pendidikan; pendidikan merupan infrastuktur pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencana, programatis dan berkelanjutan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Problematika dalam pendidikan kita adalah;
(1) pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di Kepulaun Sapeken sangat lemah dan tidak representatif dalam pengembangan kualits out put, akibat tidak adanya alat penunjang (peraga) ataupun Lab-lab sebagai reserch kepastian ilmu dan keapstian teori yang dipelajari, misalnya Lab. Kimia, Biologi , Fisiska, Komputer, dll;
Dengan tidak adanya perangkat pada lemabaga-lemabaga pendidikan di Kepulauan, mengakibatkan lemah dan terbelakangkangnya peserta dildik dan ini adelah masalah yang harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini Mendiknas.
(2) para pendidik (guru) dari luar Kepulauan tidak maksimal dalam memberikan pelajaran, dua puluh hari di daerah masing-masing, sepuluh hari berada di tepat mengajar (Sapeken). Mengakibatkan peserta didik dalam jangka waktu itu tidak mendapat pelajaran dan hal ini meruapak masalah krususial yang sampai sekarang belum mendapat respon dan sikap yang tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai yang bertanggung jawab dan ditunjang oleh kearifan lokal (local wisdom) dalam msayarakat sehingga mereka menjadi-jadi.
(3) kurangnya penanaman budi pekerti dan moralitas agama, kalaupun diajarkan hanya sebagai pelengkap kurikulum pembelajaran di sekolah yang tersistematis, tanpa penerapan dan pengawasan artikulasi dari pendidikan keagamaan tersebut.
Dengan kurangnya perhatian guru terhadap pelajaran pendidikan agama dan diperparah lagi oleh bolosnya para pendidik (guru) menyebabkan peserta didik berprilaku peniadaan nilai etik dan moralitas agama, berindikasi pada pergaulan hidup bebasa tanpa batas (kurangnya pemahaman mana perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ke-Tuhan-an dan mana perbuatan yang tidak bertentangan dengan-Nya?)
(4) rendahnya minat orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pedidikan, bahkan sampai sekarang paradigma klasik tetap berkembang “yang penting hidup tenang dan bisa makan” mereka tidik tau menau lagi bahwa mereka yang terdidik dan berpengetahuan akan memberikan mamfaat terhadap masa depan Daerah/Kepulauan dan sebagai wujud dari kemajuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakatnya.
Dari semuanya itu pendidikan kita harus berorientasi pada; pertama, kemasa depan dan hanya berpihak kepada masa depan, posisi awal kemasa depan adalah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilimu pengetaguhuan dan tekhnologi maka mau tidak mau pendidkan di kepualuanpu harus mengembangkan SAINTEK (Sain, Tekhnologi dan Ekonomi ) dengan standar Internasional; kedua,pendidikan yang berorientasi kepada masa depan itu tidak lepas dari integritas spritualitas IPTAQ; komitmen terhadap nilai-nilai ke-Tuhan-an yang benar (al-Iman) dan menumbuhkan kesadaran personal terhadap Tuhan Yang Maha Esa (at-Taqwa) sebagai bentuk holistik ilmu agama.
Sektor Kesehatan; Dengan semakin tingginya pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran akan pentingnya meiningkatkan mutu mendapatkan pelayanan kesahata dan kesejahteraan yang berkualits bagi diriinya (masyarakat)
Karena itu harus dicanankan kesadaran hidup sehat dan bersih sebgai refleksi dari komitmen keprecayaan kepada Tuhan. Sesunggguguhya jika sudah terjadi kesadaran hidup sehat, merupakan kemajuan dalam menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tadi.
Ada beberapa problem kesehatan dan menjadi hambatan dalam dinamika masyarakat di Kepulauan;
(1) tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang representitif (berstandar Nasional) terhadap masyaarakat Kepulauan;
(2) selain keterbatasan sarana dan prsasarana juga kondisi geografis Kepulauan yang di batasi oleh laut yang luas dan tidak mustahil kalu tidak harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan untuk sampai kepada rumah sakit yang di anggap representatif, akibatnya Pasien belum sampai ketujuan – sudah lebih dahulu menuju kepangkun Tuhan (meninggal), kedua hal tersebut merupakan suatu hal biasa dan merupakan realitas masyarakat yang harus dijalani masyarakat Kepulauan Sapaken.
Sektor Lingkungan; Kita ketahui bahwa salah satu sumber napakah masyarakat Kepulauan Sapeken adalah melaut, akan tetapi sumber napakah ini mengalami ancaman yang luar biasa dari oknum Nelayan tertentu (Nelayan lokal dan luar Daerah). Dan lauat bukan warisan yang di berikan tetapi adalah titipan Tuahan untuk masa depan anak cucu kita yang harus di jaga dan dilestarikan. Permasalahan lingkungan laut adalah permsalahan yang sampai sekarang trus berlanjut hal ini dikarenakan;
(1)tidak adanya kesadaran sebagian Nelayan yang menggunakan bom, potasium dan zat kimia lainnya untuk menangkap ikan mengakibatkan habitat laut mengalami kepunahan dan ikan-ikan makin menjauh dari wilayah tangkap tradisional karena rumah-rumah (terumbu karang) ikan mengalami gangguan (mati
(2)bebasnya Nelayan dari luar Daerah/Porseng (Nelayan yang menggunakan alat tangggkap Jaring Pukat Harimau) beroperasi di wilayah tangkap Nelayan tradisional dan merampas semua mahluk laut yang kecil sampai yang besar bahkan memporak-porandakan rumah-rumah ikan tersebut;
(3) tidak adanya konsistensi kepastian wilayah tanggap dari Plt. Kelauatan dan Prikanan Kecamatan Sapeken, serta lemahnya kontrol pengakan supremasi hukum, bahkan para penegak hukum Pol Airut di Kepulaluan terindikasi dalam permainan, bukan hanya itu saja Kepolisian dan Koramil pun terlibat dalam pembagian kekuasaan dalam perlindungan pelaku kriminal kelautan tersebut.
Jika sudah terjadi perselingkuhan dalam lingkaran keserakahan, maka permasalahan lingkungan laut terus akan berlanjut, hal ini dibuktikan dengan semakin mengguritanya pelaku pengrusakan lingkungan laut dan lemahnya kontrol aparat penegak hukum. Dan jika institusi yang memiliki kewenangan sudah terindikasi dalam lingkaran kebiadaban, terus kemana masyarakat Nelayan Kepulauan mengadu nasib, sementara wilayah sumber penghidupan mereka terancam dan tidak mendapat perlindungan dari instansi pemerintah?, dan masih adakah harapan masa depan Nelayan lebih baik dari sekarang dan bisa menjajikan terhadap anak cucuk kita? Syukur-syukur, mereka yang terlibat dalam lingkaran kebiadaban sadar dan berfikir kedepan sehingga harapan itu menapakkan tirai keredupan masyarakat Nelayan Kepualuan Sapeken.
Sektor Sosial-Ekonomi Poros sosial ekonomi kerakyatan meletakkan arti pentingnya pratata (sosial institution) yang mampu memenuhi minat kebutuhan dan kepentingan pada komunitas masyarakat dan pemihakan terhadap masyarakat kecil (al-mustad`afin).
Persolan bagaimana mewujudkan pembangunan yang berporos pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan dan tidak semata-mata menjadi selogan dan mantra dalam sindromatika politik? dan bagaimana upaya mewujudkan pembangunan sosial ekonomi kerakyatan tidak sekedar dalam bentuk belas kasihan (karitatif) atau kegiatan pernik-pernik kecil untuk pewangi ketiak (deadorant effects) agar seolah-olah pembangunan berpihak kepada rakyat.
Karenanya, permasalahan pengembangan sosial-ekonomi Kepulauan Sapeken yang tyerdiri dari berbagai sektor harus bercorak kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat, konteks masyarakat Kepulauan pengembagan ekonomi kerakyatan secara geografis masih “terlunta-lunta” dan dibatsi oleh ruang dan waktu yang cukup lama (hamparan laut), yang sewaktu-waktu perputaran roda perekonomi Kepulauan Sapeken mengalami kemacetan (deplasi);
(1)sektor pertanian (i) rendahnya penawaran hasil pertanian dan tidak adanya life skill masyarakat dalam mengolah dan mengembagkan hasil pertanian (misalnya; jangung, singkong, ubi-ubian dll.) dan menciptakan home industry sebagai wadah life skill mereka; (ii) tidak adanya pemasaran untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian mereka; (iii) tidak adanya penyuluhan pertanian yang berkesinambungan dan pendampingan oleh pemerintah dalam hal ini UPTD.Dinas Perkebunan dan Perhutani;
(2)sektor Perikanan; (i) adanya keterikatan Nelayan yang berhutang kepada salah satu Bos (pegepul ikan), sehingga hasil tangkap harus di jual kepadanya walau harga beli relatif lebih rendah dibanding bos yang lainya; (ii) terkadang tidak adanya keseimbagan antara pendapatan dan pengeluaran, dalam artian, perjalanan untuk sampai ketempat wilayah tangkap ikan dengan biaya operasional (BBM) rusaknya lingkungan laut dan matinya habitat laut; (iii) makin mengkristalnya sebagain Nelayan menggunakan potasium dan bom dalam mengakap ikan serta berkeliarannya Porseng secara bebas di wilayah tangkap Nelayan tardisional, mengakibatkan menjauhnya ikan dari yang semestinya (mempengaruhi prolehan tangkap Nalayan tardisioanal)
(3)lemahnya supremasai hukum; (i) masih ada kompromi hukum dalam jaminan kerja (transaksi hukum); (ii) tidak adanya ketegasan dalam penerapan sehingga mereka perlu di bangun dalam lelap tidurnya, sebut saja, misalnya; kasus pembantaian di Desa Tanjung Kiaok, sebelum kejadian Kepolisian sudah di konfirmasi terlebih dahulu dan membiarkan Nelayan yang menggunakan bom dan potasium berkeliaran dalam menagkap ikan.
Sektoar Transportasi Laut; Sebagai gugusan kepualuan di Madura, Kepaulauan Sapeken adalah merupakan pulau paling timur yang masuk pada wilayah kabupaten Suemnep dan meruapakan sentral perekonomian yang di kelilingi pulau-pulau kecil baik yang sudah di diami (berpenghuni manusia) maupun tidak dengan sembilan Desa. Dari sembilan desa tersebut Sapeken merupakan pusat perbelanjaan (trade central). sebagai masyarakat kepulauan tentunya perputaran roda perekonomiannyapun tergantung pada tarsnsportasi laut.
Permasalah transportasi laut adalah permasalah yang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan-permsalahan riil yang dihadapi masyarakat kepulauan, dengan demikian ada bebarap masalah dalam transportasi laut di kepulauan, yaitu;
(1)dalam penyediaan Kapal Perintis sebagai trnsportasi laut bagi masyarakat kepulauan tidak representatif “ronsokan” tidak memenuhi standar Kapal untuk di tumpangi manusia;
(2)dari perkembangan transportasi laut yang di sediakan kurang maksimal terutama pada hari min tujuh hari raya idul fitri, dengan membeludaknya penumpang, tapi pemerintah diam, merasa lega dalam kepanikan masyarakat pada hari-hari tersebut.
Sektor Penerangan (PLN); Permsalasahan penerangan di kepualuan Sapeken seolah-olah di bebankan kepada msayaraka dan tidak adanya perhatian dari pemerintah dalam menyikapi dan memberikan pelayanan terhadap masayarakat. Dalam perjalanan waktu dalam dianamika masayarakat dan semakin cerdasnya para intelektual kapital menangkap moment tersebut untuk dipergukanan (komersialisasi arus listrik; mesin desel) sesuai dengan kebutuhan masayarakat setempat walau hanya menikmatinya lima samapai enam jam.
Berkaitan dengan masalah lambannya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan penerangan lampu bagi msayarakat. Terlepas dari hal diatas ada beberapa masalah yang terjadi di Upt. PLN Kecamatan Sapeken;
(1)sering terjadinya pemadaman dengan alasan yang tidak rasional; (i) solar (BBM) tidak ada, padahal BBM tidak pernah terlambat kalaupun terlambat hanya berkisar dua hari sampai lima hari dari jadwal yang telah ditentukan; (ii) pemadaman secara bergantian selama berbulan-bulan (nyala tidak normal, ketika pukul 22.00. WIB sampai pukul 00.00. dan padam sampai pukul 03.30. WIB yang seharusnya hidup pukul 17.00-06.00 WIB); (iii) pemadaman totol dengan sistem bergantian (dua hari nyala satu hari padam) sesuai dengan jalur (arus listrik) yang di pergunakan;
(2)para pekerja (kontrak) yang terdapat di Upt. PLN Kecamatan Sapeken adalah teknisi yang tidak memiliki skill kemampuan dalam penanganan mesin, sehingga terindikasi ada permainan di dalam, mengapa tidak, mesin/desel tidak pernah bertahan paling lama mesin bertahan satu bulan; dengan alasan yang tidak ilmiah; (i) komponen mesin sudah tua dan tidak mampu menampung beban pemakaian dari pelanggan, padahal mereka selalu menambah pelanggan baru dan penambahan beban dari KWh 450 menjadi 900-1000. (ii) dengan makin bayaknya beban dan pemakaian pelanggan diharapkan mesin cepat rusak dan di ganti kepada mesin yang lebih bagus dan besar; ketiga; setelah awal bulan januari 2009 dan diadakan audit jatah solar (BBM) Upt.PLN Kecamatan Sapeken per bulan dengan pemakiannya, terindikasi penggelapan BBM (pada saat-saat tidak normalnya pelayanan PLN)
Sektor Pembangunan; Pembangaunan adalah keseluruhan upaya mebangkitkan, membela dan menumbuhkan prakarsa, peran serta dan swadaya nmsayarakat, agar masyarakat mampu membagun dirinya sendiri dalam memenuhi minat dalam kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Untuk menciptakan hal tersebut maka pemerintah harus bisa menumbuhkan empati (pengertian) dan simpati (perhatian) kepada kebutuhan dan kepentingan msayarkat untuk membangun, mewujudkan maka pemerintah harus mengalokasikan; pertama, kebijakan program dan sumber daya pembangunan; kedua, sumber ekonomi, faktor produksi dan kesempatan ekonomi kerakyatan, terutam kepada masyarakat miskin dan lemah (al-mustadz`afin) peran ini biasa disebut sebagai emancifatory develoment masyarakat dalam pembangunan.
Yang terjadi dalam masayarakat kiata (kepulaun) pembangunan hanya sebagai ritus kekuasaan yang menguasi nilai, sumber dan kewenangan authority, namun terlepas dari detak nadi kehidupan masyarakat yang menjadi basis tumbuhnya budaya dan peradaban masyarkat.
Program pemrintah dalam mebangun masyarakat kepulaun terkesan lamban dan dikotomi dengan masayarakat daratan (kota), melihat realiatas tersebut, mak tidak salah kalau, Dr.Suekarwo, mengatakan, untuk membangun masyarakat kepulaun maka pemerintah harus boros, kalau pemrintah masih meilihat dengan sebelahan mata maka selam itu masyarkat kepulaun akan selalu berada dalam posisi terbelakang dan termarjinalkan oleh pemerintah yang dihidupkan oleh penghasilan kepulauan.
II. Tawaran dan Sikap
Dari permsalahan riil masyarakat kepulauan HIMAS harus bisa memprakarsai dan bersikap inklusif dalam bergaininya dalam masyarakat sehingga dapat terwujud gerakan dan dukungan bersama ntuk mencapai tujuan dan cita-cita masayarakat kepulauan; hidup dalam kedamain, kesejahteran dan kadilan serta pembangunan yang merata..
Dengan demikian kita harus mampu menyikapi persoalan-persoalan diatas yaitu; sektor pendidikan;
(i)menciptakan pendidikan alternatif; lemabaga ketrampilan masyarakat (majlis ta`lim tarbiyah sakilah)
(ii)menyediakan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat (TBM) dan;
(iii)meletakkan asas pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah baik sekolah Negeri maupun swasta/ madrasah sehingga kehendak konstitusi 20% dari anggaran untuk pendidikan dapat tercapai.
sektor Kesehatan, meletakdak dasar sistem pengembangan kesehatan untuk menjawab pemenuhan, perkembangan kebutuhan kesehatan maka diperlukan sistem kesahatan dan kesejahteraan persatuan komunitas setingkat Desa dan lingkungan masyarakat sekerja (community health and welfare care) posisi UPTD. Puskesmas Kecamatan Sapeken, perlu ditingkatkan dan dibawahnya yaitu diselenggarakan BAKESRA (Balai Kesehatan Masyarakat) AKESRA (Asuransi Kesehatan Rakyat) sehingga lima tahun kedepan diharapkan seluruh masyarakat Kepulauan dijamin kesehatannya
Hal tersebut pernah ada di daratan Sapeken lengkap bersam Dokternya, namun pupus ditengah jalan, karena keterbatasan sistem managerial dalam pengelolaannya tidak memenuhi standart dan kurangnya kesadaran (partisipasi) masyarakat serta lemahnya dukungan Puskesmas?, dan ini bukan merupakan kegagalan sejarah yang harus dilupakan dan tidak membangkitkan kembali sejarah itu;
Sektor lingkungan;
(i)memberikan kesadaran terhadap masayarakat nelayan lewat penyuluhan-penyeluhan yang berkaitan dengan lingkungan laut dan penangkapan ikan yang benar;
(ii)mendukung gerakan pemerhati lingkungan, FPL (front Penyelamat Lingkungan) dengan fokus gerakan pada lingkungan laut yang selalu berteriak kebungkaman aparat epnegak hukum.;
Sektor sosial ekonomi
(i)meningkatkan managerial lembaga Keuangan Desa (BUMDES) sebagai lembaga untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat;
(ii)jaringan distribusi Desa-kota dalam peningkatan sosial ekonomi msayasarakat baik dalam prikanan, pertanian dan hal yang menyentuh pengembangang sosial ekonominya;
sektor pembangunan;
(i)perbaikan sarana publik (jalan, transportasi dan pelabuhan);
(ii)peningkatan daya listrik untuk memenuhi kekurangan daya riil terhadap konsumen;
(iii)menciptakan pembangunan sebagai proses perubahan kebudayaan dan peradaban;
(iv)menciptakan pembangunan yang berbihak pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan;
(v)pembangunan harus berbasis investasi dan kesejahteraan.
Karena itu, harapan masyarakat kepulauan terhadap percepatan pemangunan semakin tidak bisa di tawar lagi, sehingga pembangunan merata pada seluruh Desa yang ada di kepulauan Sapeken dan memdapat prioritas tinggi dalam pemerintah dan percepatan pembangunan secara langsung menyentuh struktur ekonomi kerakyatan khususnya dalam rangka swasembada padi, jagung, ketela, kacang tanah serta peternakan, prikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga (home industry)
Penutup
Pembanguan harus mendapat perhatian oleh semua pihak, jika tidak maka akan melahirkan efek komulatif yang semakin merapuhklan struktur pembangunan di kepulauan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kemiskinan dan penaggulangi hal-hal yang mengakibatkan terjadi masih Sehingga terjadi perubahan yang utuh (holistic) dan konprehensif penghambatan terhadap kemajuan dan dinamika sosial ekonomi kerakyatan melainkan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ssebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlaku dan mengikat secara umum (authoritative), termasuk kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah menyelenggarakan apakah pembangunan memberikan mamfaat atau sebaliknya menimbulkan ketidak merataan dan pengrusakan sumber-sumber yang menyebabkan rakyat semakin miskin.
Disamping itu, sebagai bangsa yang berketuhanan tentunya menjadikan agama sebagai kekuatan infrastruktur nilai (value infrastructure) untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarkat Kepulaulan, maka diperlukan saitifikasi kehidupan religiusitas masyarkat. Artinya, pendekatan keilmuan yang rasional perlu dikembangkan sebagai perspektif interpretasi pembangunan menuju masayakat berperadaban dan keadaban.
Jika masyarakat kepualuan hanya di jadikan sapi perahan oleh pemerintah maka lambat-laun masyarakat kepualuan akan kurus dan di tinggalkan begitu saja kerena sudah tidak menghasilkan apa-apa, jika itu sudah terjadi siapa lagi yang akan peduli memperjuangkan hak-hak itu kalau bukan HIMAS sebagi komunitas yang berpotensi untuk masa depan.
Sumur gas di Pagerungan dieksplorasi BP Kangean sejak 1993. Mula-mula bisa memproduksi 225 juta kaki kubik per hari. "Tapi, lambat laun mengalami pengurangan alami dan sekarang 14 sumur yang aktif dari 18 sumur dengan hasil produksi pada tagun 2003 hanya 180 juta kaki kubik per hari" Sedangkan Sumur minyak di Sepanjang cukup besar. Saat ini ada tiga sumur yang sudah dieksplorasi dan siap untuk dieksploitasi. Tiap sumur itu diprediksi memiliki kandungan 350 barel per hari. "Jadi, 1.050 barel per hari bisa dihasilkan dari tiga sumur itu," dan 80% - 85% untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa bertahan hidup karena adanya subsidi dari kepulauan.
Maka tidak wajar jika masyarakat kepulauan Sapeken-Kangean berteriak untuk menjadi Kabupten Kepuluan, akibat kepicikan kebijakan biroksi pemerintah kabu Paten Sumenep dan kecelakaan sejarah bagi Kepualuan terhadap Sumenep Dua (wabub) yang terkesan tidak ada keberpihakannya bahkan menggores tubuh kepulauan.
Kita ketahui bahwa masyarakat Kepulauan Sapeken adalah masyarakat yang satu padu dengan menitik sentralkan di Desa Sapeken (luas ± 3,5 KM), rujukan yang menjadi standar kemajuannya dalam dinamika social keagamaan Kepulauan Sapeken dan sekaligus sebagai “peradaban yang terisolasi” untuk ukuran Kepulauan Madura, terlepas dari kebijakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sumenep yang masih setengah hati serta dipengaruhi oleh pemimpin lokal-tekhnokrat- elit sosia-keagamaan yang berpenampilan sebagai “Tuhan –tuhan” kecil penentu kebenaran dan terkadang dijadikan sebagai padanan Tuhan (God equivalents) oleh pengikutnya.
Sesungguhnya paradigma berpikir seperti ini adalah rentetan sejarah feodalisme- kepicikan berfikir dan tidak mustahil akan menjadi turun-temurun jika tidak ada yang melakukannya dan HIMAS lah yang dianggap sebagai representatif sejarah untuk melakukan perubahan dengan mengedepankan inklusifitas berfikir dengan tidak melunturkan militansi dalam beragama.
Kehadiran HIMAS sebagai regenerasi yang terlahir dari anak jaman tentunya bukan hanya sekedar pelengkap sejarah tetapi harus menjadi aktor sejarah dan mampu menyikapi persoalan-persoalan masyarakat kepualauan yang sampai sekarang menjadi problematika dalam dianmika peradaban dan keadaban.
Tilisan singkat ini, mencoba membedah probelmatika masyarakat Kepulauan Sapeken dan mudah-mudahan akan menjadi renungan dan semangat perjungan pembebasan bagi HIMAS terhadap permasalahan sosial masyarakat Kepulauan.
I. Masalah Riil Kepulauan
Ada beberapa permasalahan kepaulauan Sapeken yang sampai sekarang menjadi batu sandungan dalam dinamika dan perkembangan jaman yang semakin cepat dan “menggila” dan ini menjadi tantangan sekaligus menjadi tugas HIMAS sebagai masyarakat terdidik dan berkeadaban. Dengan modal keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya, sudah saatnya HIMAS menularkan ilmunya untuk bisa berdialog dengan probelmatika masyarakat. Permsalahan-permasalah itu dapat kita rumuskan sebagai berikutut;
Sektor pendidikan; pendidikan merupan infrastuktur pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencana, programatis dan berkelanjutan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Problematika dalam pendidikan kita adalah;
(1) pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di Kepulaun Sapeken sangat lemah dan tidak representatif dalam pengembangan kualits out put, akibat tidak adanya alat penunjang (peraga) ataupun Lab-lab sebagai reserch kepastian ilmu dan keapstian teori yang dipelajari, misalnya Lab. Kimia, Biologi , Fisiska, Komputer, dll;
Dengan tidak adanya perangkat pada lemabaga-lemabaga pendidikan di Kepulauan, mengakibatkan lemah dan terbelakangkangnya peserta dildik dan ini adelah masalah yang harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini Mendiknas.
(2) para pendidik (guru) dari luar Kepulauan tidak maksimal dalam memberikan pelajaran, dua puluh hari di daerah masing-masing, sepuluh hari berada di tepat mengajar (Sapeken). Mengakibatkan peserta didik dalam jangka waktu itu tidak mendapat pelajaran dan hal ini meruapak masalah krususial yang sampai sekarang belum mendapat respon dan sikap yang tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai yang bertanggung jawab dan ditunjang oleh kearifan lokal (local wisdom) dalam msayarakat sehingga mereka menjadi-jadi.
(3) kurangnya penanaman budi pekerti dan moralitas agama, kalaupun diajarkan hanya sebagai pelengkap kurikulum pembelajaran di sekolah yang tersistematis, tanpa penerapan dan pengawasan artikulasi dari pendidikan keagamaan tersebut.
Dengan kurangnya perhatian guru terhadap pelajaran pendidikan agama dan diperparah lagi oleh bolosnya para pendidik (guru) menyebabkan peserta didik berprilaku peniadaan nilai etik dan moralitas agama, berindikasi pada pergaulan hidup bebasa tanpa batas (kurangnya pemahaman mana perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ke-Tuhan-an dan mana perbuatan yang tidak bertentangan dengan-Nya?)
(4) rendahnya minat orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pedidikan, bahkan sampai sekarang paradigma klasik tetap berkembang “yang penting hidup tenang dan bisa makan” mereka tidik tau menau lagi bahwa mereka yang terdidik dan berpengetahuan akan memberikan mamfaat terhadap masa depan Daerah/Kepulauan dan sebagai wujud dari kemajuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakatnya.
Dari semuanya itu pendidikan kita harus berorientasi pada; pertama, kemasa depan dan hanya berpihak kepada masa depan, posisi awal kemasa depan adalah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilimu pengetaguhuan dan tekhnologi maka mau tidak mau pendidkan di kepualuanpu harus mengembangkan SAINTEK (Sain, Tekhnologi dan Ekonomi ) dengan standar Internasional; kedua,pendidikan yang berorientasi kepada masa depan itu tidak lepas dari integritas spritualitas IPTAQ; komitmen terhadap nilai-nilai ke-Tuhan-an yang benar (al-Iman) dan menumbuhkan kesadaran personal terhadap Tuhan Yang Maha Esa (at-Taqwa) sebagai bentuk holistik ilmu agama.
Sektor Kesehatan; Dengan semakin tingginya pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran akan pentingnya meiningkatkan mutu mendapatkan pelayanan kesahata dan kesejahteraan yang berkualits bagi diriinya (masyarakat)
Karena itu harus dicanankan kesadaran hidup sehat dan bersih sebgai refleksi dari komitmen keprecayaan kepada Tuhan. Sesunggguguhya jika sudah terjadi kesadaran hidup sehat, merupakan kemajuan dalam menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tadi.
Ada beberapa problem kesehatan dan menjadi hambatan dalam dinamika masyarakat di Kepulauan;
(1) tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang representitif (berstandar Nasional) terhadap masyaarakat Kepulauan;
(2) selain keterbatasan sarana dan prsasarana juga kondisi geografis Kepulauan yang di batasi oleh laut yang luas dan tidak mustahil kalu tidak harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan untuk sampai kepada rumah sakit yang di anggap representatif, akibatnya Pasien belum sampai ketujuan – sudah lebih dahulu menuju kepangkun Tuhan (meninggal), kedua hal tersebut merupakan suatu hal biasa dan merupakan realitas masyarakat yang harus dijalani masyarakat Kepulauan Sapaken.
Sektor Lingkungan; Kita ketahui bahwa salah satu sumber napakah masyarakat Kepulauan Sapeken adalah melaut, akan tetapi sumber napakah ini mengalami ancaman yang luar biasa dari oknum Nelayan tertentu (Nelayan lokal dan luar Daerah). Dan lauat bukan warisan yang di berikan tetapi adalah titipan Tuahan untuk masa depan anak cucu kita yang harus di jaga dan dilestarikan. Permasalahan lingkungan laut adalah permsalahan yang sampai sekarang trus berlanjut hal ini dikarenakan;
(1)tidak adanya kesadaran sebagian Nelayan yang menggunakan bom, potasium dan zat kimia lainnya untuk menangkap ikan mengakibatkan habitat laut mengalami kepunahan dan ikan-ikan makin menjauh dari wilayah tangkap tradisional karena rumah-rumah (terumbu karang) ikan mengalami gangguan (mati
(2)bebasnya Nelayan dari luar Daerah/Porseng (Nelayan yang menggunakan alat tangggkap Jaring Pukat Harimau) beroperasi di wilayah tangkap Nelayan tradisional dan merampas semua mahluk laut yang kecil sampai yang besar bahkan memporak-porandakan rumah-rumah ikan tersebut;
(3) tidak adanya konsistensi kepastian wilayah tanggap dari Plt. Kelauatan dan Prikanan Kecamatan Sapeken, serta lemahnya kontrol pengakan supremasi hukum, bahkan para penegak hukum Pol Airut di Kepulaluan terindikasi dalam permainan, bukan hanya itu saja Kepolisian dan Koramil pun terlibat dalam pembagian kekuasaan dalam perlindungan pelaku kriminal kelautan tersebut.
Jika sudah terjadi perselingkuhan dalam lingkaran keserakahan, maka permasalahan lingkungan laut terus akan berlanjut, hal ini dibuktikan dengan semakin mengguritanya pelaku pengrusakan lingkungan laut dan lemahnya kontrol aparat penegak hukum. Dan jika institusi yang memiliki kewenangan sudah terindikasi dalam lingkaran kebiadaban, terus kemana masyarakat Nelayan Kepulauan mengadu nasib, sementara wilayah sumber penghidupan mereka terancam dan tidak mendapat perlindungan dari instansi pemerintah?, dan masih adakah harapan masa depan Nelayan lebih baik dari sekarang dan bisa menjajikan terhadap anak cucuk kita? Syukur-syukur, mereka yang terlibat dalam lingkaran kebiadaban sadar dan berfikir kedepan sehingga harapan itu menapakkan tirai keredupan masyarakat Nelayan Kepualuan Sapeken.
Sektor Sosial-Ekonomi Poros sosial ekonomi kerakyatan meletakkan arti pentingnya pratata (sosial institution) yang mampu memenuhi minat kebutuhan dan kepentingan pada komunitas masyarakat dan pemihakan terhadap masyarakat kecil (al-mustad`afin).
Persolan bagaimana mewujudkan pembangunan yang berporos pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan dan tidak semata-mata menjadi selogan dan mantra dalam sindromatika politik? dan bagaimana upaya mewujudkan pembangunan sosial ekonomi kerakyatan tidak sekedar dalam bentuk belas kasihan (karitatif) atau kegiatan pernik-pernik kecil untuk pewangi ketiak (deadorant effects) agar seolah-olah pembangunan berpihak kepada rakyat.
Karenanya, permasalahan pengembangan sosial-ekonomi Kepulauan Sapeken yang tyerdiri dari berbagai sektor harus bercorak kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat, konteks masyarakat Kepulauan pengembagan ekonomi kerakyatan secara geografis masih “terlunta-lunta” dan dibatsi oleh ruang dan waktu yang cukup lama (hamparan laut), yang sewaktu-waktu perputaran roda perekonomi Kepulauan Sapeken mengalami kemacetan (deplasi);
(1)sektor pertanian (i) rendahnya penawaran hasil pertanian dan tidak adanya life skill masyarakat dalam mengolah dan mengembagkan hasil pertanian (misalnya; jangung, singkong, ubi-ubian dll.) dan menciptakan home industry sebagai wadah life skill mereka; (ii) tidak adanya pemasaran untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian mereka; (iii) tidak adanya penyuluhan pertanian yang berkesinambungan dan pendampingan oleh pemerintah dalam hal ini UPTD.Dinas Perkebunan dan Perhutani;
(2)sektor Perikanan; (i) adanya keterikatan Nelayan yang berhutang kepada salah satu Bos (pegepul ikan), sehingga hasil tangkap harus di jual kepadanya walau harga beli relatif lebih rendah dibanding bos yang lainya; (ii) terkadang tidak adanya keseimbagan antara pendapatan dan pengeluaran, dalam artian, perjalanan untuk sampai ketempat wilayah tangkap ikan dengan biaya operasional (BBM) rusaknya lingkungan laut dan matinya habitat laut; (iii) makin mengkristalnya sebagain Nelayan menggunakan potasium dan bom dalam mengakap ikan serta berkeliarannya Porseng secara bebas di wilayah tangkap Nelayan tardisional, mengakibatkan menjauhnya ikan dari yang semestinya (mempengaruhi prolehan tangkap Nalayan tardisioanal)
(3)lemahnya supremasai hukum; (i) masih ada kompromi hukum dalam jaminan kerja (transaksi hukum); (ii) tidak adanya ketegasan dalam penerapan sehingga mereka perlu di bangun dalam lelap tidurnya, sebut saja, misalnya; kasus pembantaian di Desa Tanjung Kiaok, sebelum kejadian Kepolisian sudah di konfirmasi terlebih dahulu dan membiarkan Nelayan yang menggunakan bom dan potasium berkeliaran dalam menagkap ikan.
Sektoar Transportasi Laut; Sebagai gugusan kepualuan di Madura, Kepaulauan Sapeken adalah merupakan pulau paling timur yang masuk pada wilayah kabupaten Suemnep dan meruapakan sentral perekonomian yang di kelilingi pulau-pulau kecil baik yang sudah di diami (berpenghuni manusia) maupun tidak dengan sembilan Desa. Dari sembilan desa tersebut Sapeken merupakan pusat perbelanjaan (trade central). sebagai masyarakat kepulauan tentunya perputaran roda perekonomiannyapun tergantung pada tarsnsportasi laut.
Permasalah transportasi laut adalah permasalah yang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan-permsalahan riil yang dihadapi masyarakat kepulauan, dengan demikian ada bebarap masalah dalam transportasi laut di kepulauan, yaitu;
(1)dalam penyediaan Kapal Perintis sebagai trnsportasi laut bagi masyarakat kepulauan tidak representatif “ronsokan” tidak memenuhi standar Kapal untuk di tumpangi manusia;
(2)dari perkembangan transportasi laut yang di sediakan kurang maksimal terutama pada hari min tujuh hari raya idul fitri, dengan membeludaknya penumpang, tapi pemerintah diam, merasa lega dalam kepanikan masyarakat pada hari-hari tersebut.
Sektor Penerangan (PLN); Permsalasahan penerangan di kepualuan Sapeken seolah-olah di bebankan kepada msayaraka dan tidak adanya perhatian dari pemerintah dalam menyikapi dan memberikan pelayanan terhadap masayarakat. Dalam perjalanan waktu dalam dianamika masayarakat dan semakin cerdasnya para intelektual kapital menangkap moment tersebut untuk dipergukanan (komersialisasi arus listrik; mesin desel) sesuai dengan kebutuhan masayarakat setempat walau hanya menikmatinya lima samapai enam jam.
Berkaitan dengan masalah lambannya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan penerangan lampu bagi msayarakat. Terlepas dari hal diatas ada beberapa masalah yang terjadi di Upt. PLN Kecamatan Sapeken;
(1)sering terjadinya pemadaman dengan alasan yang tidak rasional; (i) solar (BBM) tidak ada, padahal BBM tidak pernah terlambat kalaupun terlambat hanya berkisar dua hari sampai lima hari dari jadwal yang telah ditentukan; (ii) pemadaman secara bergantian selama berbulan-bulan (nyala tidak normal, ketika pukul 22.00. WIB sampai pukul 00.00. dan padam sampai pukul 03.30. WIB yang seharusnya hidup pukul 17.00-06.00 WIB); (iii) pemadaman totol dengan sistem bergantian (dua hari nyala satu hari padam) sesuai dengan jalur (arus listrik) yang di pergunakan;
(2)para pekerja (kontrak) yang terdapat di Upt. PLN Kecamatan Sapeken adalah teknisi yang tidak memiliki skill kemampuan dalam penanganan mesin, sehingga terindikasi ada permainan di dalam, mengapa tidak, mesin/desel tidak pernah bertahan paling lama mesin bertahan satu bulan; dengan alasan yang tidak ilmiah; (i) komponen mesin sudah tua dan tidak mampu menampung beban pemakaian dari pelanggan, padahal mereka selalu menambah pelanggan baru dan penambahan beban dari KWh 450 menjadi 900-1000. (ii) dengan makin bayaknya beban dan pemakaian pelanggan diharapkan mesin cepat rusak dan di ganti kepada mesin yang lebih bagus dan besar; ketiga; setelah awal bulan januari 2009 dan diadakan audit jatah solar (BBM) Upt.PLN Kecamatan Sapeken per bulan dengan pemakiannya, terindikasi penggelapan BBM (pada saat-saat tidak normalnya pelayanan PLN)
Sektor Pembangunan; Pembangaunan adalah keseluruhan upaya mebangkitkan, membela dan menumbuhkan prakarsa, peran serta dan swadaya nmsayarakat, agar masyarakat mampu membagun dirinya sendiri dalam memenuhi minat dalam kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Untuk menciptakan hal tersebut maka pemerintah harus bisa menumbuhkan empati (pengertian) dan simpati (perhatian) kepada kebutuhan dan kepentingan msayarkat untuk membangun, mewujudkan maka pemerintah harus mengalokasikan; pertama, kebijakan program dan sumber daya pembangunan; kedua, sumber ekonomi, faktor produksi dan kesempatan ekonomi kerakyatan, terutam kepada masyarakat miskin dan lemah (al-mustadz`afin) peran ini biasa disebut sebagai emancifatory develoment masyarakat dalam pembangunan.
Yang terjadi dalam masayarakat kiata (kepulaun) pembangunan hanya sebagai ritus kekuasaan yang menguasi nilai, sumber dan kewenangan authority, namun terlepas dari detak nadi kehidupan masyarakat yang menjadi basis tumbuhnya budaya dan peradaban masyarkat.
Program pemrintah dalam mebangun masyarakat kepulaun terkesan lamban dan dikotomi dengan masayarakat daratan (kota), melihat realiatas tersebut, mak tidak salah kalau, Dr.Suekarwo, mengatakan, untuk membangun masyarakat kepulaun maka pemerintah harus boros, kalau pemrintah masih meilihat dengan sebelahan mata maka selam itu masyarkat kepulaun akan selalu berada dalam posisi terbelakang dan termarjinalkan oleh pemerintah yang dihidupkan oleh penghasilan kepulauan.
II. Tawaran dan Sikap
Dari permsalahan riil masyarakat kepulauan HIMAS harus bisa memprakarsai dan bersikap inklusif dalam bergaininya dalam masyarakat sehingga dapat terwujud gerakan dan dukungan bersama ntuk mencapai tujuan dan cita-cita masayarakat kepulauan; hidup dalam kedamain, kesejahteran dan kadilan serta pembangunan yang merata..
Dengan demikian kita harus mampu menyikapi persoalan-persoalan diatas yaitu; sektor pendidikan;
(i)menciptakan pendidikan alternatif; lemabaga ketrampilan masyarakat (majlis ta`lim tarbiyah sakilah)
(ii)menyediakan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat (TBM) dan;
(iii)meletakkan asas pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah baik sekolah Negeri maupun swasta/ madrasah sehingga kehendak konstitusi 20% dari anggaran untuk pendidikan dapat tercapai.
sektor Kesehatan, meletakdak dasar sistem pengembangan kesehatan untuk menjawab pemenuhan, perkembangan kebutuhan kesehatan maka diperlukan sistem kesahatan dan kesejahteraan persatuan komunitas setingkat Desa dan lingkungan masyarakat sekerja (community health and welfare care) posisi UPTD. Puskesmas Kecamatan Sapeken, perlu ditingkatkan dan dibawahnya yaitu diselenggarakan BAKESRA (Balai Kesehatan Masyarakat) AKESRA (Asuransi Kesehatan Rakyat) sehingga lima tahun kedepan diharapkan seluruh masyarakat Kepulauan dijamin kesehatannya
Hal tersebut pernah ada di daratan Sapeken lengkap bersam Dokternya, namun pupus ditengah jalan, karena keterbatasan sistem managerial dalam pengelolaannya tidak memenuhi standart dan kurangnya kesadaran (partisipasi) masyarakat serta lemahnya dukungan Puskesmas?, dan ini bukan merupakan kegagalan sejarah yang harus dilupakan dan tidak membangkitkan kembali sejarah itu;
Sektor lingkungan;
(i)memberikan kesadaran terhadap masayarakat nelayan lewat penyuluhan-penyeluhan yang berkaitan dengan lingkungan laut dan penangkapan ikan yang benar;
(ii)mendukung gerakan pemerhati lingkungan, FPL (front Penyelamat Lingkungan) dengan fokus gerakan pada lingkungan laut yang selalu berteriak kebungkaman aparat epnegak hukum.;
Sektor sosial ekonomi
(i)meningkatkan managerial lembaga Keuangan Desa (BUMDES) sebagai lembaga untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat;
(ii)jaringan distribusi Desa-kota dalam peningkatan sosial ekonomi msayasarakat baik dalam prikanan, pertanian dan hal yang menyentuh pengembangang sosial ekonominya;
sektor pembangunan;
(i)perbaikan sarana publik (jalan, transportasi dan pelabuhan);
(ii)peningkatan daya listrik untuk memenuhi kekurangan daya riil terhadap konsumen;
(iii)menciptakan pembangunan sebagai proses perubahan kebudayaan dan peradaban;
(iv)menciptakan pembangunan yang berbihak pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan;
(v)pembangunan harus berbasis investasi dan kesejahteraan.
Karena itu, harapan masyarakat kepulauan terhadap percepatan pemangunan semakin tidak bisa di tawar lagi, sehingga pembangunan merata pada seluruh Desa yang ada di kepulauan Sapeken dan memdapat prioritas tinggi dalam pemerintah dan percepatan pembangunan secara langsung menyentuh struktur ekonomi kerakyatan khususnya dalam rangka swasembada padi, jagung, ketela, kacang tanah serta peternakan, prikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga (home industry)
Penutup
Pembanguan harus mendapat perhatian oleh semua pihak, jika tidak maka akan melahirkan efek komulatif yang semakin merapuhklan struktur pembangunan di kepulauan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kemiskinan dan penaggulangi hal-hal yang mengakibatkan terjadi masih Sehingga terjadi perubahan yang utuh (holistic) dan konprehensif penghambatan terhadap kemajuan dan dinamika sosial ekonomi kerakyatan melainkan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ssebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlaku dan mengikat secara umum (authoritative), termasuk kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah menyelenggarakan apakah pembangunan memberikan mamfaat atau sebaliknya menimbulkan ketidak merataan dan pengrusakan sumber-sumber yang menyebabkan rakyat semakin miskin.
Disamping itu, sebagai bangsa yang berketuhanan tentunya menjadikan agama sebagai kekuatan infrastruktur nilai (value infrastructure) untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarkat Kepulaulan, maka diperlukan saitifikasi kehidupan religiusitas masyarkat. Artinya, pendekatan keilmuan yang rasional perlu dikembangkan sebagai perspektif interpretasi pembangunan menuju masayakat berperadaban dan keadaban.
Jika masyarakat kepualuan hanya di jadikan sapi perahan oleh pemerintah maka lambat-laun masyarakat kepualuan akan kurus dan di tinggalkan begitu saja kerena sudah tidak menghasilkan apa-apa, jika itu sudah terjadi siapa lagi yang akan peduli memperjuangkan hak-hak itu kalau bukan HIMAS sebagi komunitas yang berpotensi untuk masa depan.
Di sela-sela perbincangan panjang dengan ketua Presidium
Pusat Himas Saudara Minhadzul Abidin saat beliau berkunjung ke surabaya dalam
rangka peresmian PW Himas Surabaya, saya pernah mengusulkan begini; himas harus
melakukan pengkaderan sebagai transformasi ide dan wawasan (wawasan
kei-Islaman, ke-umatan, ke-pulauan, serta wawasan ke-himasan) sekaligus sebagai
proses regenerasi dan kesinambungan masa depan himas itu sendiri. Ada dua
alasan yang menjadikan saya memberanikan diri mengusulkan itu. Pertama, alasan
ideal dan faktual. Secara ideal, dalam sebuah organisasi pergerakan-apapun
namanya pengkaderan atau kaderisasi adalah jantungnya organsasi. Estafet
perjuangan harus ada yang meneruskan agar tidak terhenti sampai batas masanya,
kader-keder selanjutnya itulah yang harus meneruskannya. Kedua, secara faktual,
bahwa himas mempunyai banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki anggotanya,
jika potensi-potensi itu tadi dibiarkan dan tidak dipupuk serta diarahkan,
dikhawatirkan potensi-potensi yang dimiliki itu secara perlahan akan “mati
muda”. Kedua alasan inilah yang “menggelisahkan” saya dan harus segera dijawab
oleh keluarga besar himas, dan alumni himas itu sendiri.
Setiap individu maupun masyarakat senantiasa hidup dan dihidupi oleh ide dan gagasan, dan imajinasi. Setiap anak terlahir dan tumbuh dalam asuhan budaya, dan sebagian dari anak-anak manusia ada yang memberikan kontribusi pengembangan budaya, namun ada pula yang merusak warisan dan tatanan budaya. Dalam kaitan ini, peran orang tua dan guru (termasuk kita) adalah bagaimana melatih dan mengantarkan anak-anak asuhnya agar mampu mengembangkan gagasan dan imajinasi secara bebas agar nantinya tidak mati muda.
Menurut gambaran Al Qur’an, kalimat thayyibah, ide yang baik, pikiran yang otentik adalah bagaikan pohon yang baik, akarnya menghujam di dalam bumi (ada kesinambungan dengan masa lalu) dan absah atau valid. Dan itu adalah yang dimaksud dengan ide pemikiran, gagasan memiliki akar pada tradisi dan budaya. Dan “Wafar’uha fi sama’” (dahannya menjulang tinggi ke langit), maksudnya pemikiran tersebut harus mampu memahami zaman yang paling kini.
Kenapa harus pengkaderan ?
Menginjak usia himas yang mendekati satu dasawarsa, himas banyak meninggalkan jejak perjalanan (agenda kegiatan, program, dll) da karir sejarah yang patut dibanggakan. Dalam perjalanannya sampai sekarang, himas terlihat masih mampu menjaga eksistensi dan dinamika gerakannya. Namun di balik kebanggaan dan perestasi yang tidak diragukan itu, ternyata himas juga tidka bebas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Kritik, gugatan, komentar, saran, dan harapan, sering dilontarkan oleh banyak kalangan kepada himas.
Eksistensi kader dalam sebuah organisasi menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Untuk menciptakan suksesi dan regenarasi kepemimpinan secara lancar dan berkesinambungan, sangat membutuhkan tersedianya kader-kader pemimpin yang representatif untuk ditampilkan.
Hajat kebutuhan himas terhadap keberadaan kader tidak bisa dipungkiri lagi adalah sangat besar dan tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini mengingat kesadaran himas sendiri, bahwa cita-cita dan tujuan organanisasi tidak akan bisa diwujudkan dalam tempo yang singkat oleh satu angkatan generasi. Tapi sesuai dengan tujuan jangka panjang dan besarnya cita-cia tersebut, maka untuk mewujudkannya membutuhkan proses dan tahapan jenjang yang berkesinambungan yang bertumpu pada generasi dan kader zamannya.
Dalam setiap tahap dan periode, keberadaan kader sangat diperlukan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita pembaharuan himas. Di samping itu, tersedianya kader-kader yang mapan secara berkesinambungan akan menjadi salah satu parameter keberhasilan himas dalam menata pembinaan kader dan pengembangan organisasi secara akseleraif, yang sesuai dengan dinamika dan tuntutan perembangan zaman.
Problem krisis kader merupakan sebuah masalah yang serius, dan sangat mendesak untuk segera ditangani dengan sungguh-sungguh. Implikasi lebih lanjut dari krisis kader seperti ini, akan menurunkan nilai dan kualitas organisasi itu sendiri dalam aktifitas dan dinamikanya. Karena pada dasarnya, krisis kader tidak hanya terbatas pada minimnya jumlah kader yang dibutuhkan, tetapi juga menunjukkan kurangnya kualitas dan kesiapan kader untuk menerima regenerasi kepemimpinan. Oleh sebab itu, signifikansi kader sesungguhnya terletak pada kualitas nilai-nilai lebih dalam pelbagai aspek untuk menyangga dinamika organisasi.
Merujuk pada asal dan makna katanya, kader dalam bahasa Perancis adalah Cadre, yang berarti bagian inti tetap dari suatu resimen, atau kelompok elit yang terpilih karena terpilih dengan baik. Sebagai kelompok elit yang terpilih dan terlatih dengan baik, maka kader tidak bisa dilahirkan dalam tempo yang singkat (instan), tanpa melalui proses pelatihan dan kaderisasi yang mapan. Kader-kader tersebut terbentuk melalui pembinaan dalam ajang pelatihan dan wahana proses didik dri yang terencana dan kontinyu (pengkaderan formal, non formal, dan informal).
Forum pengkaderan sebagai wahana didik diri dan pelatihan yang intensif, bisa dijadikan sarana untuk menyeleksi kader-kader dalam aspek kualitas dan kapasitas kepemimpinannya. Forum pengkaderan juga akan turut memperlancar terjadinya proyeksi “diversifikasi” dan “transformasi’ kader untuk setiap jenjang kepemimpinan.
Mengacu pada paparan tadi, yampaknya sudah sangat mendesak bagi himas untuk segera menangani dan membenahi problem kaderisasi dan kepemimpinan tersebut. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk bagi masa depan organisasi, beberapa point di bawah ini kiranya perlu mendapat perhatian yang seksama, sekalipun poin-poin ini baru merupakan sebagian dari upaya dan langkah untuk mengatasi krisis kader, demi terciptanya alur generasi kepemimpinan yang lancar.
Pertama, himas harus melakukan inventarisasi kader-kader muda potensial secara selektif. Kedua, intensifikasi kegiatan-kegiatan pengkaderan secara integral untuk membina dan mengembangkan lebih lanjut potensi kader-kader tadi dalam berbagai disiplin ilmu dan skill keorganisasian. Ketiga, membangun lembaga dan pusat pengkaderan (training centre) sebagai aktivitas, penelitian, dan pengembangan kader-kader muda himas. Keempat, mendinamisasikan “transformasi” dan “diversifikasi” kader, untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi setiap kader, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan bakatnya.
Pada praksisnya, upaya pembenahan ini dapat dilakukan dengan mendelegasikan peran dan tanggung jawab keorganisasian kepada kader-kader muda potensial tersebut. Dengan langkah-langkah ini pula secara langsung atau tidak, himas telah turut membentuk “kader-kader lepas” yang bisa diproyeksikan pada berbagai profesi dan dunia kegiatan di luar Himas.
Demikian beberapa gagasan yang tertuang dalam tulisan ini, sebagai bentuk partisipasi pemikiran untuk membenahi masalah kaderisasi di himas. Dengan harapan dapat menjadi agenda yang perlu dibicarakan lebih lanjut, atau setidaknya menjadi perhatian bersama seluruh keluatga besar himas akan arti penting dari keberadaan kader begi regenerasi kepemimpinan.
Sebagai penutup tulisan ini, meminjam Ahmad Wahib :”Untuk kita kegagalan himas adalah kegagalan satu generasi. Keberhasilan Himas adalah keberhasilan satu generasi. Himas yang lahir masa kini, bukan masa lalu. Dia ada kini buat nanti. kita desakkan perubahan-perubahan. Kita jelaskan kemungkinan-kemungkinan. bagi suatu senyum kecerahan”
* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus anggota Himas surabaya.
Himas gai dapuan sai-sai, gai dapu pendiri himas, gai dapu alumni, atau dapu ketua prsedium. Tapi dapuan te memon……..!
Setiap individu maupun masyarakat senantiasa hidup dan dihidupi oleh ide dan gagasan, dan imajinasi. Setiap anak terlahir dan tumbuh dalam asuhan budaya, dan sebagian dari anak-anak manusia ada yang memberikan kontribusi pengembangan budaya, namun ada pula yang merusak warisan dan tatanan budaya. Dalam kaitan ini, peran orang tua dan guru (termasuk kita) adalah bagaimana melatih dan mengantarkan anak-anak asuhnya agar mampu mengembangkan gagasan dan imajinasi secara bebas agar nantinya tidak mati muda.
Menurut gambaran Al Qur’an, kalimat thayyibah, ide yang baik, pikiran yang otentik adalah bagaikan pohon yang baik, akarnya menghujam di dalam bumi (ada kesinambungan dengan masa lalu) dan absah atau valid. Dan itu adalah yang dimaksud dengan ide pemikiran, gagasan memiliki akar pada tradisi dan budaya. Dan “Wafar’uha fi sama’” (dahannya menjulang tinggi ke langit), maksudnya pemikiran tersebut harus mampu memahami zaman yang paling kini.
Kenapa harus pengkaderan ?
Menginjak usia himas yang mendekati satu dasawarsa, himas banyak meninggalkan jejak perjalanan (agenda kegiatan, program, dll) da karir sejarah yang patut dibanggakan. Dalam perjalanannya sampai sekarang, himas terlihat masih mampu menjaga eksistensi dan dinamika gerakannya. Namun di balik kebanggaan dan perestasi yang tidak diragukan itu, ternyata himas juga tidka bebas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Kritik, gugatan, komentar, saran, dan harapan, sering dilontarkan oleh banyak kalangan kepada himas.
Eksistensi kader dalam sebuah organisasi menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Untuk menciptakan suksesi dan regenarasi kepemimpinan secara lancar dan berkesinambungan, sangat membutuhkan tersedianya kader-kader pemimpin yang representatif untuk ditampilkan.
Hajat kebutuhan himas terhadap keberadaan kader tidak bisa dipungkiri lagi adalah sangat besar dan tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini mengingat kesadaran himas sendiri, bahwa cita-cita dan tujuan organanisasi tidak akan bisa diwujudkan dalam tempo yang singkat oleh satu angkatan generasi. Tapi sesuai dengan tujuan jangka panjang dan besarnya cita-cia tersebut, maka untuk mewujudkannya membutuhkan proses dan tahapan jenjang yang berkesinambungan yang bertumpu pada generasi dan kader zamannya.
Dalam setiap tahap dan periode, keberadaan kader sangat diperlukan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita pembaharuan himas. Di samping itu, tersedianya kader-kader yang mapan secara berkesinambungan akan menjadi salah satu parameter keberhasilan himas dalam menata pembinaan kader dan pengembangan organisasi secara akseleraif, yang sesuai dengan dinamika dan tuntutan perembangan zaman.
Problem krisis kader merupakan sebuah masalah yang serius, dan sangat mendesak untuk segera ditangani dengan sungguh-sungguh. Implikasi lebih lanjut dari krisis kader seperti ini, akan menurunkan nilai dan kualitas organisasi itu sendiri dalam aktifitas dan dinamikanya. Karena pada dasarnya, krisis kader tidak hanya terbatas pada minimnya jumlah kader yang dibutuhkan, tetapi juga menunjukkan kurangnya kualitas dan kesiapan kader untuk menerima regenerasi kepemimpinan. Oleh sebab itu, signifikansi kader sesungguhnya terletak pada kualitas nilai-nilai lebih dalam pelbagai aspek untuk menyangga dinamika organisasi.
Merujuk pada asal dan makna katanya, kader dalam bahasa Perancis adalah Cadre, yang berarti bagian inti tetap dari suatu resimen, atau kelompok elit yang terpilih karena terpilih dengan baik. Sebagai kelompok elit yang terpilih dan terlatih dengan baik, maka kader tidak bisa dilahirkan dalam tempo yang singkat (instan), tanpa melalui proses pelatihan dan kaderisasi yang mapan. Kader-kader tersebut terbentuk melalui pembinaan dalam ajang pelatihan dan wahana proses didik dri yang terencana dan kontinyu (pengkaderan formal, non formal, dan informal).
Forum pengkaderan sebagai wahana didik diri dan pelatihan yang intensif, bisa dijadikan sarana untuk menyeleksi kader-kader dalam aspek kualitas dan kapasitas kepemimpinannya. Forum pengkaderan juga akan turut memperlancar terjadinya proyeksi “diversifikasi” dan “transformasi’ kader untuk setiap jenjang kepemimpinan.
Mengacu pada paparan tadi, yampaknya sudah sangat mendesak bagi himas untuk segera menangani dan membenahi problem kaderisasi dan kepemimpinan tersebut. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk bagi masa depan organisasi, beberapa point di bawah ini kiranya perlu mendapat perhatian yang seksama, sekalipun poin-poin ini baru merupakan sebagian dari upaya dan langkah untuk mengatasi krisis kader, demi terciptanya alur generasi kepemimpinan yang lancar.
Pertama, himas harus melakukan inventarisasi kader-kader muda potensial secara selektif. Kedua, intensifikasi kegiatan-kegiatan pengkaderan secara integral untuk membina dan mengembangkan lebih lanjut potensi kader-kader tadi dalam berbagai disiplin ilmu dan skill keorganisasian. Ketiga, membangun lembaga dan pusat pengkaderan (training centre) sebagai aktivitas, penelitian, dan pengembangan kader-kader muda himas. Keempat, mendinamisasikan “transformasi” dan “diversifikasi” kader, untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi setiap kader, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan bakatnya.
Pada praksisnya, upaya pembenahan ini dapat dilakukan dengan mendelegasikan peran dan tanggung jawab keorganisasian kepada kader-kader muda potensial tersebut. Dengan langkah-langkah ini pula secara langsung atau tidak, himas telah turut membentuk “kader-kader lepas” yang bisa diproyeksikan pada berbagai profesi dan dunia kegiatan di luar Himas.
Demikian beberapa gagasan yang tertuang dalam tulisan ini, sebagai bentuk partisipasi pemikiran untuk membenahi masalah kaderisasi di himas. Dengan harapan dapat menjadi agenda yang perlu dibicarakan lebih lanjut, atau setidaknya menjadi perhatian bersama seluruh keluatga besar himas akan arti penting dari keberadaan kader begi regenerasi kepemimpinan.
Sebagai penutup tulisan ini, meminjam Ahmad Wahib :”Untuk kita kegagalan himas adalah kegagalan satu generasi. Keberhasilan Himas adalah keberhasilan satu generasi. Himas yang lahir masa kini, bukan masa lalu. Dia ada kini buat nanti. kita desakkan perubahan-perubahan. Kita jelaskan kemungkinan-kemungkinan. bagi suatu senyum kecerahan”
* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus anggota Himas surabaya.
Himas gai dapuan sai-sai, gai dapu pendiri himas, gai dapu alumni, atau dapu ketua prsedium. Tapi dapuan te memon……..!
anpa
terasa usia HIMAS sudah beranjak 8 tahun (24 Februari 2001 – 24 Februari 2009),
sebuah perjalanan yang tak bisa dikatakan pendek untuk sebuah organisasi yang
dikelola oleh kelompok elit masyarakat (baca; mahasiswa), usia 8 tahun juga
bukan waktu yang panjang untuk merealisasikan cita-cita ideal HIMAS. Namun,
setidaknya usia 8 tahun bisa menjadi awal refleksi untuk mengukur dan
mengevaluasi diri secara jujur, tentang apa yang telah dilakukan baik di
tingkat internal HIMAS maupun untuk masyarakat.
Sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, HIMAS bergerak pada wilayah yang sangat luas, beragam pemikiran dan latar belakang. Keragaman kader-kader HIMAS harus selalu dimaknai sebagai asset dan potensi yang bisa dikembangkan menjadi energi perubahan. Banyaknya warna HIMAS laksana pelangi yang bisa menjadi jalan terindah untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, sudah bukan saatnya lagi HIMAS kampanye tentang pluralisme, tetapi HIMAS harus sudah pada tahap internalisasi keragaman itu pada masing-masing kader untuk kembali sadar bahwa mereka punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh organ lain yaitu berupa keragaman. Hanya kalau keragaman tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya maka yang timbul adalah persoalan-persoalan baru yang mengarah pada hal-hal yang negative dan kontra produktif.
Dalam upaya mengelola keragaman pendapat dan pemikiran yang ada menjadi sesuatu yang produktif, memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. HIMAS yang telah memproklamirkan diri sebagai sebuah organisasi perkaderan dan perjuangan, tentu saja akan menghadapi banyak tantangan, semisal perbedaan pendapat, saling merasa benar dan penting yang terkadang didasari egoisme – bahkan primordialisme – yang tentu saja jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik akan sangat tidak produktif bagi perkembangan HIMAS kedepan.
Oleh sebab itu, diperlukan usaha yang sistematis dan terstruktur dengan baik, saya selalu menawarkan rumuskan pola kaderisasi yang bisa membangun ikatan emosional antar kader. Sehingga setiap kader HIMAS bisa mengelola perbedaan pendapat menjadi energi produktif menuju perbaikan HIMAS.
Banyaknya pendapat ketika menghadapi banyak masalah, adalah niscaya dan tidak mungkin dihindarkan. Jika dikelola dengan baik dan bijak maka akan lahir tindakan-tindakan cerdas, pun sebaliknya jika diselesaikan setengah meja, subyektif dan terkesan abai terhadap pendapat lain, maka perbedaan pendapat menjadi sumber perpecahan atau setidak-tidaknya menyulitkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tentu saja tidak maksimal. Dan hal itu akan sangat berpengaruh dalam proses perkaderan HIMAS berikutnya.
Menyikapi itu, sambil menunggu penyempurnaan tentang sistem kaderisasi HIMAS, penulis mencoba menawarkan beberapa tradisi yang perlu dibangkitkan oleh kader HIMAS supaya dapat menopang kaderisasi HIMAS untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu faktor yang produktif., Pertama, Tradisi Ilmiah, Domain kerja HIMAS yang sangat luas dan rumit. tidak memungkinkan setiap kader mencerna, menganalisis, dan menyikapi berbagai persoalan tanpa memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir secara sistematis dan objektif. Hal itu mengharuskan kader HIMAS memiliki struktur pengetahuan yang kokoh dan kemampuan berpikir pada semua tingkatannya. Struktur kemampuan dan sistematika berpikir yang solid dari kader HIMAS dalam upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran yang cepat merupakan suatu landasan yang utama. Tradisi ilmiah harus secepatnya ditumbuhkan di lingkungan kader HIMAS, jika HIMAS ingin tetap eksis dan kompetitif pada beberapa masa yang akan datang.
Banyak problem kepulauan yang memerlukan penyelasaian kader-kader HIMAS secara ilmiah, sepertia rasio jumlah anak usia sekolah dengan jumlah lembaga pendidikan, rasio tenaga pendidik dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia, jumlah bidan dengan jumlah ibu hamil dan jumlah balita, yang semuanya pasti tidak seimbang, sehingga menjadi kedzaliman sistematis kekuasaan, belum eksploitasi alam, pelayanan public (berapa jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran, akte nikah, akte perceraian, dan KTP bandingkan dengan yang tidak memiliki), maka hasilnya adalah akan bermuara pada kesimpulan bobroknya sistem administrasi kependudukan pemerintah Kabupaten Sumenep, dan ini semua perlu kajian yang mendalam dan sistematis dari seluruh kader HIMAS. Bahwa selama ini masyarakat tidak pernah bergerak untuk melakukan protes dan perlawanan karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan, dan HIMAS lah yang yang harus menjawab keterbatasan masyarakat itu, tentu saja dengan tindakan yang didasarkan pada nalar cerdas dan argumentative.
Kedua, Tradisi Verbalitas. Tradisi ini harus menjadi kebiasaan kader HIMAS untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya secara wajar, natural, dan apa adanya. Banyak kader HIMAS yang memiliki gagasan-gagasan yang cerdas, tetapi tidak membukanya kepada orang lain (kader HIMAS yang lainnya). Tradisi verbalitas ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian natural, dan kehormatan yang wajar. Sehingga sebagai kader HIMAS harus senantiasa aktif dalam berbagai diskusi untuk mencurahkan ide dan gagasannya. Syukur-syukur jika tradisi ini kemudian dikembangkan kepada tradisi menulis, merekam gagasan-gagasan cerdas dalam diskusi ke dalam sebuah tulisan.
Ketiga, Pembelajaran Kolektif. Setiap individu punya kewajiban untuk selalu belajar, Kader HIMAS-pun juga harus senantiasa belajar menuju arah perbaikan, baik melalui referensi normatif maupun pegalaman historis. Perjalanan HIMAS bagaikan mata rantai pengalaman manusia (kader HIMAS) yang relatif dan tidak terputus. Tentu saja hal ini akan rentan terhadap kesalahan dan kelemahan, baik itu yang berasal dari aturan atau norma kultur atau tingkah laku yang berada di dalamnya.
Sebagai kader HIMAS, kita harus belajar meningkatkan kemampuan kerja, efisiensi, dan efektifitas. Untuk itu, kita harus memiliki semangat dan kejujuran (integritas) yang memadai untuk senantiasa belajar, termasuk di dalamnya mendengar semua pendapat (kader HIMAS yang lainnya) yang sangat beragam, dalam upaya mencerna, menganalisis dan memikir ulang pendapat orang lain tersebut.
Keempat, tradisi Toleransi. Kader HIMAS, harus membiasakan diri untuk memiliki kelapangan dada, kerendahan hati dan membebaskan diri dari kepicikan, prasangka buruk, serta dapat mengkondisikan diri untuk selalu disiplin. Hal itu yang membuat seorang kader HIMAS dapat toleran dengan orang lain, sebagai ukuran keluasan ilmu dan wawasannya. Hal itu yang membantunya memahami orang lain secara tepat dan memahami alasan-alasan yang mendorong seorang kader HIMAS lainnya memiliki sebuah sikap tertentu. HIMAS memang harus menemukan 'sosok dirinya' atau kesejatian dirinya, sehingga mahasiswa dari kepulauan Sapeken tidak menjadi bingung apa yang sebenarnya dicari ketika hendak bergabung dengan HIMAS.
Penulis meyakini, HIMAS memang memiliki 'kekayaan' dalam berbagai hal, namun yang menjadi persoalan klasik ialah komitmen kader HIMAS dalam usaha memanage organisasi ini. Harapan penulis, dengan beberapa tradisi tersebut kader HIMAS yang beragam dan pasti berbeda itu akan merasakan kenyamanan berhimpun dengan HIMAS, karena adanya keseimbangan yang indah antara kebebasan dan tanggung jawab, antara keburukan dan keterkendalian. Jangan Pernah bimbang 'tuk menatap masa depan, Hadapilah ia dengan penuh semangat optimisme dan komitmen (istiqomah) yang kita cita-citakan sebagai upaya perbaikan menuju masa depan kepulauan yang mandiri dan sejahtera. Wallahu a'lam bis shawab
Sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, HIMAS bergerak pada wilayah yang sangat luas, beragam pemikiran dan latar belakang. Keragaman kader-kader HIMAS harus selalu dimaknai sebagai asset dan potensi yang bisa dikembangkan menjadi energi perubahan. Banyaknya warna HIMAS laksana pelangi yang bisa menjadi jalan terindah untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, sudah bukan saatnya lagi HIMAS kampanye tentang pluralisme, tetapi HIMAS harus sudah pada tahap internalisasi keragaman itu pada masing-masing kader untuk kembali sadar bahwa mereka punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh organ lain yaitu berupa keragaman. Hanya kalau keragaman tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya maka yang timbul adalah persoalan-persoalan baru yang mengarah pada hal-hal yang negative dan kontra produktif.
Dalam upaya mengelola keragaman pendapat dan pemikiran yang ada menjadi sesuatu yang produktif, memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. HIMAS yang telah memproklamirkan diri sebagai sebuah organisasi perkaderan dan perjuangan, tentu saja akan menghadapi banyak tantangan, semisal perbedaan pendapat, saling merasa benar dan penting yang terkadang didasari egoisme – bahkan primordialisme – yang tentu saja jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik akan sangat tidak produktif bagi perkembangan HIMAS kedepan.
Oleh sebab itu, diperlukan usaha yang sistematis dan terstruktur dengan baik, saya selalu menawarkan rumuskan pola kaderisasi yang bisa membangun ikatan emosional antar kader. Sehingga setiap kader HIMAS bisa mengelola perbedaan pendapat menjadi energi produktif menuju perbaikan HIMAS.
Banyaknya pendapat ketika menghadapi banyak masalah, adalah niscaya dan tidak mungkin dihindarkan. Jika dikelola dengan baik dan bijak maka akan lahir tindakan-tindakan cerdas, pun sebaliknya jika diselesaikan setengah meja, subyektif dan terkesan abai terhadap pendapat lain, maka perbedaan pendapat menjadi sumber perpecahan atau setidak-tidaknya menyulitkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tentu saja tidak maksimal. Dan hal itu akan sangat berpengaruh dalam proses perkaderan HIMAS berikutnya.
Menyikapi itu, sambil menunggu penyempurnaan tentang sistem kaderisasi HIMAS, penulis mencoba menawarkan beberapa tradisi yang perlu dibangkitkan oleh kader HIMAS supaya dapat menopang kaderisasi HIMAS untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu faktor yang produktif., Pertama, Tradisi Ilmiah, Domain kerja HIMAS yang sangat luas dan rumit. tidak memungkinkan setiap kader mencerna, menganalisis, dan menyikapi berbagai persoalan tanpa memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir secara sistematis dan objektif. Hal itu mengharuskan kader HIMAS memiliki struktur pengetahuan yang kokoh dan kemampuan berpikir pada semua tingkatannya. Struktur kemampuan dan sistematika berpikir yang solid dari kader HIMAS dalam upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran yang cepat merupakan suatu landasan yang utama. Tradisi ilmiah harus secepatnya ditumbuhkan di lingkungan kader HIMAS, jika HIMAS ingin tetap eksis dan kompetitif pada beberapa masa yang akan datang.
Banyak problem kepulauan yang memerlukan penyelasaian kader-kader HIMAS secara ilmiah, sepertia rasio jumlah anak usia sekolah dengan jumlah lembaga pendidikan, rasio tenaga pendidik dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia, jumlah bidan dengan jumlah ibu hamil dan jumlah balita, yang semuanya pasti tidak seimbang, sehingga menjadi kedzaliman sistematis kekuasaan, belum eksploitasi alam, pelayanan public (berapa jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran, akte nikah, akte perceraian, dan KTP bandingkan dengan yang tidak memiliki), maka hasilnya adalah akan bermuara pada kesimpulan bobroknya sistem administrasi kependudukan pemerintah Kabupaten Sumenep, dan ini semua perlu kajian yang mendalam dan sistematis dari seluruh kader HIMAS. Bahwa selama ini masyarakat tidak pernah bergerak untuk melakukan protes dan perlawanan karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan, dan HIMAS lah yang yang harus menjawab keterbatasan masyarakat itu, tentu saja dengan tindakan yang didasarkan pada nalar cerdas dan argumentative.
Kedua, Tradisi Verbalitas. Tradisi ini harus menjadi kebiasaan kader HIMAS untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya secara wajar, natural, dan apa adanya. Banyak kader HIMAS yang memiliki gagasan-gagasan yang cerdas, tetapi tidak membukanya kepada orang lain (kader HIMAS yang lainnya). Tradisi verbalitas ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian natural, dan kehormatan yang wajar. Sehingga sebagai kader HIMAS harus senantiasa aktif dalam berbagai diskusi untuk mencurahkan ide dan gagasannya. Syukur-syukur jika tradisi ini kemudian dikembangkan kepada tradisi menulis, merekam gagasan-gagasan cerdas dalam diskusi ke dalam sebuah tulisan.
Ketiga, Pembelajaran Kolektif. Setiap individu punya kewajiban untuk selalu belajar, Kader HIMAS-pun juga harus senantiasa belajar menuju arah perbaikan, baik melalui referensi normatif maupun pegalaman historis. Perjalanan HIMAS bagaikan mata rantai pengalaman manusia (kader HIMAS) yang relatif dan tidak terputus. Tentu saja hal ini akan rentan terhadap kesalahan dan kelemahan, baik itu yang berasal dari aturan atau norma kultur atau tingkah laku yang berada di dalamnya.
Sebagai kader HIMAS, kita harus belajar meningkatkan kemampuan kerja, efisiensi, dan efektifitas. Untuk itu, kita harus memiliki semangat dan kejujuran (integritas) yang memadai untuk senantiasa belajar, termasuk di dalamnya mendengar semua pendapat (kader HIMAS yang lainnya) yang sangat beragam, dalam upaya mencerna, menganalisis dan memikir ulang pendapat orang lain tersebut.
Keempat, tradisi Toleransi. Kader HIMAS, harus membiasakan diri untuk memiliki kelapangan dada, kerendahan hati dan membebaskan diri dari kepicikan, prasangka buruk, serta dapat mengkondisikan diri untuk selalu disiplin. Hal itu yang membuat seorang kader HIMAS dapat toleran dengan orang lain, sebagai ukuran keluasan ilmu dan wawasannya. Hal itu yang membantunya memahami orang lain secara tepat dan memahami alasan-alasan yang mendorong seorang kader HIMAS lainnya memiliki sebuah sikap tertentu. HIMAS memang harus menemukan 'sosok dirinya' atau kesejatian dirinya, sehingga mahasiswa dari kepulauan Sapeken tidak menjadi bingung apa yang sebenarnya dicari ketika hendak bergabung dengan HIMAS.
Penulis meyakini, HIMAS memang memiliki 'kekayaan' dalam berbagai hal, namun yang menjadi persoalan klasik ialah komitmen kader HIMAS dalam usaha memanage organisasi ini. Harapan penulis, dengan beberapa tradisi tersebut kader HIMAS yang beragam dan pasti berbeda itu akan merasakan kenyamanan berhimpun dengan HIMAS, karena adanya keseimbangan yang indah antara kebebasan dan tanggung jawab, antara keburukan dan keterkendalian. Jangan Pernah bimbang 'tuk menatap masa depan, Hadapilah ia dengan penuh semangat optimisme dan komitmen (istiqomah) yang kita cita-citakan sebagai upaya perbaikan menuju masa depan kepulauan yang mandiri dan sejahtera. Wallahu a'lam bis shawab
Dalam
perjalanan masyarakat kepulauan, pada umumnya lebih banyak terkontaminasi upaya
strategis mencari bentuk wajah seharusnya dari Sapeken (harus ada pembedaan
Sapeken – Kangean). Seakan-akan kita tidak mempunyai paradigma sendiri untuk
menentukan kehidupan, sehingga implikasi ‘gengsi kesukuan’ begitu dominant,
mengalahkan tujuan kesejahteraan bersama masyarakat kepulauan.
Di situlah ideologi sebagai suatu paradigma tidak tumbuh sebagai variable control tetapi ia lebih tampil dalam bentuk gerakan-gerakan yang cenderung menampilkan sikap progresif revolusioner. Dan, ini distimulasi dari lahirnya pemikiran-pemikiran para akademisi Amerika Latin, seperti Dos Santos, Johan Galtung, dan yang lebih populer lagi ketika muncul buku Development Under Development yang dikarang Andrey Gundar Frank.
Dalam kaitan itu, tampaknya sangat menarik jika kita melihat tercerabutnya akar gerakan rakyat di Kepulauan, oleh kemunculan gurita kapitalisme yang dibawa globalisasi dan post-modernisme, dengan segala dampak ikutannya. Seperti salah satunya adalah terjadi dikotomis perjuangan masyarakat Kepulauan Sapeken.
Di satu sisi, rasanya terlalu naif jika kita menginginkan post-modernisme memetamorfosis dirinya dan atau setidaknya mengadaptasi dirinya dengan nilai-nilai Islam. Kontradiksi sedemikian terasa. Untuk sebuah karikatur simbul kebesaran umat Islam, globalisasi yang penuh dengan ideologi kebebasan itu telah memunculkan kemarahan rakyat, meski gerakan rakyat itu tak jelas benar di mana arah dan tujuannya, kecuali hanya kecintaan terhadap sejarah kenabian dan nilai-nilai tauhid yang tanpa reserve. Bahwa Nabi memerintahkan untuk berjuang melawan kedzaliman dan tirani kekuasaan korup, serta senantiasa mendampingi kaum mustadh’afien (baca; kaum miskin kepulauan), karena Tuhan berada di tengah-tengah mereka.
Lalu, kalau ditanyakan ke mana arah gerakan rakyat kepulauan (baca; Sapeken) yang diusung gerakan HIMAS dengan tampilan ideologi Islam dan ideologi ketimuran? Pertanyaan ini tidak sedemikian mudah dijawab karena era globalisasi telah memberikan suatu "kekuatan baru" bagi masyarakat yang "baru" pula.
New middle class (kelas menengah baru) yang muncul diusung ideologi kapitalisme liberal sebagai ideologi lebih menampilkan epistimologi sain sosial barat. Ideologi ini mengusung hedonisme, kerakusan, dan keserakahan yang sama sekali tidak melahirkan trical down effect (efek rembesan ke bawah) pada tingkat grass root. Kita dapat menyaksikan betapa pemimpin kita kehilangan ideologi, mereka tampil sebagai pemimpin yang elitis, tidak acuh dengan gerakan masyarakat.
Untuk konteks daerah, jika kita berani menarik kesimpulan, ideology kapitalisme liberal dengan praktek hedonisme, kerakusan dan keserakahan itu telah dimainkan secara maksimal dan dengan cukup menarik oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, didukung dengan lembaga legeslatif (DPRD), melalui lakon tidak adanya perhatian signifikan terhadap nasib dan kualitas hidup layak masyarakat Kepulauan. Diperparah lagi oleh kroco-kroconya di tingkat kecamatan dengan memangkas uang BLT, menggelapkan sebagian besar jumlah beras untuk rakyat miskin (RASKIN), mengkorup uang honor guru dan lain-lain.
Dalam pusaran ideologi macam itulah kita hampir apriori atau malah pupus harapan terhadap gerakan rakyat kepulauan yang diusung gerakan HIMAS untuk tampil dengan ideologinya yang mampu meletakkan dasar-dasar dan nilai tersendiri bagi suatu idealisme yang bermotifkan pembelaan terhadap rakyat kepulauan. Kalau sudah sedemikian halnya, bagaimana kita dapat menjelaskan gerakan HIMAS dan gerakan rakyat Kepulauan dapat tampil dengan visi yang mengusung kehendak rakyat dan tetap survive.
Tulisan Ketua Presidium HIMAS (lihat kolom ketua presidium) untuk memainkan peran HIMAS di ranah normative lewat gerakan moral dan control sosial, mari kita hormati sebagai pembelaan untuk kemaslahatan. Namun, dalam pusaran itu ternyata gerakan HIMAS dan gerakan rakyat belum mendapat tempat. Dan, karena itu hampir tidak ada respons bagi gerakan mereka, tanpa harus mengecilkan rasa hormat kita terhadap gerakan dimaksud.
Menyadari akan hal ini, mungkinkah gerakan HIMAS di tengah lingkaran dan pusaran ideologi kapitalisme liberal mampu mencari pemahaman dan tampil dalam bentuknya yang faktual dan bermanfaat? Setidaknya ada lima tawaran agar gerakan HIMAS dan gerakan rakyat mampu memainkan peran dalam pergeseran setting sosial dan setting politik liberal.
Pertama, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat tetap concern terhadap ideologi yang dibawanya. Bahwa HIMAS harus bermain diranah intelektual, adalah keniscayaan, tetapi bahwa HIMAS juga harus memahami bahwa efek dari komitmen terhadap idealisme dan kebenaran (iman) akan berimplikasi secara otomotis terhadap kerja-kerja kebaikan dan kemaslahatan (amal shaleh). Artinya, kerja intelektual akan senantiasa bersenyawa dengan kerja-kerja pemberdayaan di lapangan (Qs. Al Ashr : 1 – 3).
Kedua, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan dalam kantung-kantung "ideologi idealis" masih bersemangat mendasarkan gerakannya pada visi yang menumbuhkembangkan sikap akademik dan terhormat.
Ketiga, gerakan rakyat dan atau gerakan HIMAS hendaknya menentukan sikap secara profesional dan proporsional, semisal setiap gerakan mampu mencari jawab problematika riil masyarakat kepulauan.
Keempat, gerakan rakyat kepulauan dan gerakan HIMAS di tengah ideologi kapitalisme liberal, hendaknya antisipatif pula terhadap interdependen, dalam arti satu sama lain mereka menyatukan visi melalui teknologi komunikasi dan mampu membangun jaringan konstruktif di antara jaringan HIMAS (Semisal yang dilakukan oleh HIMAS Pusat dan HIMAS Malang dengan membuat website gratis di blogspot dan multiply; www.himas-revolusi.blogspot.com dan www.himasmalangmultiply.com).
Kelima, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan, apa pun bentuknya tentulah kita berharap mereka tampil dalam bentuk yang lebih inovatif, konstruktif, dan memahami benar interaksi gurita kapitalisme, liberalisme, dan globalisasi yang dimainkan (entah secara sadar atau tidak sadar) oleh elit kekuasaan di Sumenep.
Dialektika Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan
Berdasarkan beberapa asumsi di atas, bahwa kerangka perjuangan HIMAS harus melalui pemetaan ideology kapitalisme liberal, untuk kemudian melihat secara lebih riil kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan. Sehingga, di belakang hari mampu meletakkan gerakan secara lebih tepat, untuk efektifitas dan efisiensi perjuangan.
Kondisi masyarakat Kepulauan Sapeken, secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar, atau bahkan belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan beberapa kelompok dan lembaga masyarakat yang ada. Akibatnya, sering terjadi lemahnya bargaining position masyarakat kepulauan dengan pihak-pihak di luar kawasan kepulauan, untuk menyebut beberapa contoh adalah, eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan besar, tanpa Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban social, lingkungan, ekonomi dari perusahaan) yang memadai terhadap masyarakat Kepulauan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama sekali tidak memberikan dampak mamfaat terhadap masyarakat, seperti PT. MAXIMA MUTIARA.
Selain itu, monopoli bahkan tidak hanya terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepulauan, bahkan monopoli jabatan-jabatan pemerintahan, perdaganganpun banyak dipegang oleh pihak luar, yang lebih menyedihkan adalah, basis terbesar konstituen partai yang tersebar dikepulauan dan tidak sampai limapuluhan orang di daratan, itupun harus dipasrahkan partainya untuk diurus oleh pihak luar yang tidak punya basis massa tersebut.
Karakteristik social masyarakat Kepulauan Sapeken tersebut, menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah kepulauan. Seiring dengan belum berfungsinya lembaga masyarakat (seperti lembaga keagamaan dan lembaga social) atau bahkan belum adanya kelembagaan social masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya wilayah kepulauan.
Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap lambannya arus perubahan social ekonomi yang terjadi di Kepulauan.
Pada titik ini, untuk pembangunan masyarakat kepulauan yang rata-rata nelayan dengan kondisi seperti di atas, agar potensi pembangunan masyarakat bisa dikelola dengan baik , maka salah satu strategi yang harus ditempuh oleh HIMAS adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan social yang dimiliki (khususnya internal HIMAS) dan jaringan-jaringannya dan mengembangkan kualitas SDM, dengan jalan meningkatkan wawasan pembangunan masyarakat kepulauan, dan keterampilan ekonomi masyarakat dengan mendorong kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih focus terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Pekerjaan di atas harus dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, sebagai upaya sadar, terencana dan sistematis, untuk menggali sumberdaya dan membangun kekuatan kolektif seluruh elemen masyarakat kepulauan, serta mengelola potensi kolektif sumberdaya tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat , mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan social, kemakmuran ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan yang berbudaya secara berkelanjutan.
Artinya, gerakan HIMAS tidak boleh berhenti di ranah ide. Tapi, setiap gagasan harus mampu menyetubuhi realitas kehidupan masyarakat kepulauan. Ide-ide brilliant kader HIMAS harus memiliki daya tonjok psikologis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ‘orang-orang Sumenep’ agar lebih berpihak ke masyarakat Kepulauan. Prinsipnya HIMAS ada karena pikiran dan perjuangannya. BERGERAK ATAU KAFIR. Antiperubahan, antikemapanan, pro statusquo hakikatnya adalah kematian hati dan iman, dan menghianati gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan nelayan, dan gerakan kaum miskin adalah kedzaliman yang nyata. Wallahu’alam. (Papu ngandapuan memonne pangatonan)
Di situlah ideologi sebagai suatu paradigma tidak tumbuh sebagai variable control tetapi ia lebih tampil dalam bentuk gerakan-gerakan yang cenderung menampilkan sikap progresif revolusioner. Dan, ini distimulasi dari lahirnya pemikiran-pemikiran para akademisi Amerika Latin, seperti Dos Santos, Johan Galtung, dan yang lebih populer lagi ketika muncul buku Development Under Development yang dikarang Andrey Gundar Frank.
Dalam kaitan itu, tampaknya sangat menarik jika kita melihat tercerabutnya akar gerakan rakyat di Kepulauan, oleh kemunculan gurita kapitalisme yang dibawa globalisasi dan post-modernisme, dengan segala dampak ikutannya. Seperti salah satunya adalah terjadi dikotomis perjuangan masyarakat Kepulauan Sapeken.
Di satu sisi, rasanya terlalu naif jika kita menginginkan post-modernisme memetamorfosis dirinya dan atau setidaknya mengadaptasi dirinya dengan nilai-nilai Islam. Kontradiksi sedemikian terasa. Untuk sebuah karikatur simbul kebesaran umat Islam, globalisasi yang penuh dengan ideologi kebebasan itu telah memunculkan kemarahan rakyat, meski gerakan rakyat itu tak jelas benar di mana arah dan tujuannya, kecuali hanya kecintaan terhadap sejarah kenabian dan nilai-nilai tauhid yang tanpa reserve. Bahwa Nabi memerintahkan untuk berjuang melawan kedzaliman dan tirani kekuasaan korup, serta senantiasa mendampingi kaum mustadh’afien (baca; kaum miskin kepulauan), karena Tuhan berada di tengah-tengah mereka.
Lalu, kalau ditanyakan ke mana arah gerakan rakyat kepulauan (baca; Sapeken) yang diusung gerakan HIMAS dengan tampilan ideologi Islam dan ideologi ketimuran? Pertanyaan ini tidak sedemikian mudah dijawab karena era globalisasi telah memberikan suatu "kekuatan baru" bagi masyarakat yang "baru" pula.
New middle class (kelas menengah baru) yang muncul diusung ideologi kapitalisme liberal sebagai ideologi lebih menampilkan epistimologi sain sosial barat. Ideologi ini mengusung hedonisme, kerakusan, dan keserakahan yang sama sekali tidak melahirkan trical down effect (efek rembesan ke bawah) pada tingkat grass root. Kita dapat menyaksikan betapa pemimpin kita kehilangan ideologi, mereka tampil sebagai pemimpin yang elitis, tidak acuh dengan gerakan masyarakat.
Untuk konteks daerah, jika kita berani menarik kesimpulan, ideology kapitalisme liberal dengan praktek hedonisme, kerakusan dan keserakahan itu telah dimainkan secara maksimal dan dengan cukup menarik oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, didukung dengan lembaga legeslatif (DPRD), melalui lakon tidak adanya perhatian signifikan terhadap nasib dan kualitas hidup layak masyarakat Kepulauan. Diperparah lagi oleh kroco-kroconya di tingkat kecamatan dengan memangkas uang BLT, menggelapkan sebagian besar jumlah beras untuk rakyat miskin (RASKIN), mengkorup uang honor guru dan lain-lain.
Dalam pusaran ideologi macam itulah kita hampir apriori atau malah pupus harapan terhadap gerakan rakyat kepulauan yang diusung gerakan HIMAS untuk tampil dengan ideologinya yang mampu meletakkan dasar-dasar dan nilai tersendiri bagi suatu idealisme yang bermotifkan pembelaan terhadap rakyat kepulauan. Kalau sudah sedemikian halnya, bagaimana kita dapat menjelaskan gerakan HIMAS dan gerakan rakyat Kepulauan dapat tampil dengan visi yang mengusung kehendak rakyat dan tetap survive.
Tulisan Ketua Presidium HIMAS (lihat kolom ketua presidium) untuk memainkan peran HIMAS di ranah normative lewat gerakan moral dan control sosial, mari kita hormati sebagai pembelaan untuk kemaslahatan. Namun, dalam pusaran itu ternyata gerakan HIMAS dan gerakan rakyat belum mendapat tempat. Dan, karena itu hampir tidak ada respons bagi gerakan mereka, tanpa harus mengecilkan rasa hormat kita terhadap gerakan dimaksud.
Menyadari akan hal ini, mungkinkah gerakan HIMAS di tengah lingkaran dan pusaran ideologi kapitalisme liberal mampu mencari pemahaman dan tampil dalam bentuknya yang faktual dan bermanfaat? Setidaknya ada lima tawaran agar gerakan HIMAS dan gerakan rakyat mampu memainkan peran dalam pergeseran setting sosial dan setting politik liberal.
Pertama, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat tetap concern terhadap ideologi yang dibawanya. Bahwa HIMAS harus bermain diranah intelektual, adalah keniscayaan, tetapi bahwa HIMAS juga harus memahami bahwa efek dari komitmen terhadap idealisme dan kebenaran (iman) akan berimplikasi secara otomotis terhadap kerja-kerja kebaikan dan kemaslahatan (amal shaleh). Artinya, kerja intelektual akan senantiasa bersenyawa dengan kerja-kerja pemberdayaan di lapangan (Qs. Al Ashr : 1 – 3).
Kedua, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan dalam kantung-kantung "ideologi idealis" masih bersemangat mendasarkan gerakannya pada visi yang menumbuhkembangkan sikap akademik dan terhormat.
Ketiga, gerakan rakyat dan atau gerakan HIMAS hendaknya menentukan sikap secara profesional dan proporsional, semisal setiap gerakan mampu mencari jawab problematika riil masyarakat kepulauan.
Keempat, gerakan rakyat kepulauan dan gerakan HIMAS di tengah ideologi kapitalisme liberal, hendaknya antisipatif pula terhadap interdependen, dalam arti satu sama lain mereka menyatukan visi melalui teknologi komunikasi dan mampu membangun jaringan konstruktif di antara jaringan HIMAS (Semisal yang dilakukan oleh HIMAS Pusat dan HIMAS Malang dengan membuat website gratis di blogspot dan multiply; www.himas-revolusi.blogspot.com dan www.himasmalangmultiply.com).
Kelima, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan, apa pun bentuknya tentulah kita berharap mereka tampil dalam bentuk yang lebih inovatif, konstruktif, dan memahami benar interaksi gurita kapitalisme, liberalisme, dan globalisasi yang dimainkan (entah secara sadar atau tidak sadar) oleh elit kekuasaan di Sumenep.
Dialektika Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan
Berdasarkan beberapa asumsi di atas, bahwa kerangka perjuangan HIMAS harus melalui pemetaan ideology kapitalisme liberal, untuk kemudian melihat secara lebih riil kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan. Sehingga, di belakang hari mampu meletakkan gerakan secara lebih tepat, untuk efektifitas dan efisiensi perjuangan.
Kondisi masyarakat Kepulauan Sapeken, secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar, atau bahkan belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan beberapa kelompok dan lembaga masyarakat yang ada. Akibatnya, sering terjadi lemahnya bargaining position masyarakat kepulauan dengan pihak-pihak di luar kawasan kepulauan, untuk menyebut beberapa contoh adalah, eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan besar, tanpa Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban social, lingkungan, ekonomi dari perusahaan) yang memadai terhadap masyarakat Kepulauan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama sekali tidak memberikan dampak mamfaat terhadap masyarakat, seperti PT. MAXIMA MUTIARA.
Selain itu, monopoli bahkan tidak hanya terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepulauan, bahkan monopoli jabatan-jabatan pemerintahan, perdaganganpun banyak dipegang oleh pihak luar, yang lebih menyedihkan adalah, basis terbesar konstituen partai yang tersebar dikepulauan dan tidak sampai limapuluhan orang di daratan, itupun harus dipasrahkan partainya untuk diurus oleh pihak luar yang tidak punya basis massa tersebut.
Karakteristik social masyarakat Kepulauan Sapeken tersebut, menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah kepulauan. Seiring dengan belum berfungsinya lembaga masyarakat (seperti lembaga keagamaan dan lembaga social) atau bahkan belum adanya kelembagaan social masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya wilayah kepulauan.
Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap lambannya arus perubahan social ekonomi yang terjadi di Kepulauan.
Pada titik ini, untuk pembangunan masyarakat kepulauan yang rata-rata nelayan dengan kondisi seperti di atas, agar potensi pembangunan masyarakat bisa dikelola dengan baik , maka salah satu strategi yang harus ditempuh oleh HIMAS adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan social yang dimiliki (khususnya internal HIMAS) dan jaringan-jaringannya dan mengembangkan kualitas SDM, dengan jalan meningkatkan wawasan pembangunan masyarakat kepulauan, dan keterampilan ekonomi masyarakat dengan mendorong kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih focus terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Pekerjaan di atas harus dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, sebagai upaya sadar, terencana dan sistematis, untuk menggali sumberdaya dan membangun kekuatan kolektif seluruh elemen masyarakat kepulauan, serta mengelola potensi kolektif sumberdaya tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat , mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan social, kemakmuran ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan yang berbudaya secara berkelanjutan.
Artinya, gerakan HIMAS tidak boleh berhenti di ranah ide. Tapi, setiap gagasan harus mampu menyetubuhi realitas kehidupan masyarakat kepulauan. Ide-ide brilliant kader HIMAS harus memiliki daya tonjok psikologis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ‘orang-orang Sumenep’ agar lebih berpihak ke masyarakat Kepulauan. Prinsipnya HIMAS ada karena pikiran dan perjuangannya. BERGERAK ATAU KAFIR. Antiperubahan, antikemapanan, pro statusquo hakikatnya adalah kematian hati dan iman, dan menghianati gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan nelayan, dan gerakan kaum miskin adalah kedzaliman yang nyata. Wallahu’alam. (Papu ngandapuan memonne pangatonan)
0 komentar:
Posting Komentar